Krjogja.com SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah sukses maraih dua penghargaan dalam ajang Badan Pangan Nasional (Bapanas) Award 2024. Pemprov Jateng dinobatkan sebagai Penyelenggara Gerakan Pangan Murah (GPM) Tingkat Provinsi Terbaik II, dan penghargaan Ketahanan Pangan Jateng kategori Integrasi Data Pangan Inovatif pada aplikasi SISLOGDA.
Demikian dikatakan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana kepada wartawan di Semarang Senin (29/7). Penghargaan diterima langsung Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana pada Bapanas Award di Jakarta Minggu (28/7) malam. Dalam ajang tersebut Jawa Tengah juga memperoleh satu unit mobil yang akan digunakan untuk kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Menurut Gubernur, Pemprov Jateng juga memperoleh bantuan sarana prasarana penguatan logistik pangan untuk menyimpan bahan pangan yang mudah rusak. Penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi Pemprov Jateng dalam mengelola pangan untuk masyarakat. "Sebagai upaya mensejahterakan masyarakat, kami akan melayani dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Jateng," ujar Nana.
Gubernur mengatakan, program GPM dilakukan secara massif di 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah. Program tersebut diselenggarakan melalui sinergi dengan berbagai instansi. Hingga Juli ini telah dilaksanakan sebanyak 808 Kali GPM dengan omzet Rp39,7 miliar. Jumlah itu mengalami kenaikkan dibanding 2023 yang mencapai 553 kali dengan omzet Rp35,59 miliar. Pemprov Jateng akan terus mengelola supaya ketersediaan pangan di Jateng aman.
Pemprov Jateng telah melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan. Selain GPM, upaya lain yang dilakukan adalah secara rutin melakukan pemantauan pasokan dan harga pangan baik di tingkat produsen, pedagang, maupun konsumen. Keberadaan Satgas pangan cukup membantu dalam hal pengawasan terhadap naik turunnya harga pangan.
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan Jateng, stok pangan di kabupaten/kota sebagian besar cukup dan surplus. Bahkan, proyeksi ketersediaan beras 2024 mencapai 6.185 220 ton, padahal kebutuhan hanya 4.060.888 ton, sehingga mengalami surplus 2.124.331 ton.
Sebagai upaya untuk stabilisasi harga pangan, Pemprov Jateng berkerja sama dengan instansi lain seperti BUMN, BUMD, BUMP, Gapoktan/Poktan, Asosiasi, Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar), dan pelaku usaha lainnya.
Selain itu, juga ada program fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk membiayai pengiriman bahan pangan dari produsen ke konsumen, sehingga konsumen mendapatkan harga yang lebih terjangkau bila dibandingkan harga pasar. Pemprov Jateng juga memfasilitasi Kios Pangan Murah untuk meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat. Program ini bekerjasama dengan kios masyarakat/kios pemerintah desa (BUMDes).
“Program ini lokasi diprioritaskan pada desa miskin, desa rawan pangan, desa dampingan dan daerah pantauan inflasi. Bahan pangan yang difasilitasi adalah beras dan telur. Hingga saat ini telah terfasilitasi 350 Kios Pangan Murah di 28 kabupaten/kota, dengan realisasi penyerapan beras 411.675 Kg dan telur 70.430 kg. (Bdi)
