Krjogja.com, SALATIGA - Puluhan mahasiswa dari tiga perguruan tinggi belajar soal administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Salatiga.
Para mahasiswa ini berasal dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Kepala Dinas Dukcapil Salatiga, Nugroho Agoes Setijono kepada Krjogja.com mengatakan jumlah mereka sebanyak 30 orang dalam satu semester dengan model pembelajaran yang berbeda.
Untuk UIN dan UKSW Salatiga lebih ke magang dan praktik kerja soal pelayanan kependudukan dan sistem administrasi, sedangkan untuk mahasiswa dari UNS Surakarta belajar dengan tujuh mata kuliah di Dukcapil masuk ke persoalan Demografi dan administrasi kependudukan di kelas.
“Mahasiswa dari UNS lebih kepada masalah demografi dan administrasi kependudukan mulai proses awal sampai dengan terbitnya NIK dan KTP. Memang prosesnya tidak seperti zaman dulu sekarang serba apilkasi dan harus teliti karena menyangkut data penduduk,” jelas Nugroho Agoes Setijono, Kamis (6/3/2025).
Ia menambahkan memang banyak persoalan unik yang muncul dalam kependudukan yang harus saling belajar dalam administrasi kependudukan agar terdata dengan baik sebab masalah data terkait hukum-hukum.
“Kerjasama Dukcapil dengan tiga perguruan tinggi dalam pembelajaran administrasi kependudukan ini sudah berlangsung 6 tahun ini dan kontinyu,” kata Nugroho.
Khusus untuk staf pengajar kuliah di kelas pihak Dukcapil melibatkan semua kepala bidang (Kabid) di Dukcapil Salatiga dengan ilmunya masing-masing memberikan materi kepada mahasiswa kelas asal UNS Surakarta.
“Kami dan para Kabid diuntungkan dan saling menambah ilmu dalam kependudukan. Mahasiswa yang kuliah satu semester di Dukcapil ini bisa mendapatkan manfaat ketika nanti berhadapan dengan masalah kependudukan,” katanya.
Nugroho mencontohkan soal yang unik dalam kependudukan seperti nama warga yang beda ejaan saja atau titik dan koma ketika diakses atau mengakses untuk keperluan lain bisa menjadi kendala tersendiri yang harus dibenahi agar cocok sesuai data warga sesungguhnya. “Saat ini soal kependudukan harus teliti dan valid,” tukasnya. (Sus)
