Krjogja.com - SEMARANG - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah secara resmi mengukuhkan kepengurusan baru periode 2025-2030, untuk menandai era kepemimpinan Hadi Santoso.
Melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-VI di Semarang Minggu (24/8/2025), PKS bertekad untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat dengan mengusung filosofi Jawa "Nguwongne Wong" atau memanusiakan manusia.
Baca Juga: Keluarga Pasien Pukul Dokter Residen Sardjito, Begini Akhirnya
Ketua DPW PKS Jateng Hadi Santoso kepada wartawan mengatakan, Muswil menjadi momen penting bagi PKS Jateng. Pergantian kepemimpinan dari Ketua lama Muhammad Afif ke Hadi Santoso, merupakan bagian dari proses regenerasi yang diharapkan akan membawa semangat baru, terutama dari wajah-wajah muda dalam kepengurusan.
"Kami hadir sebagai pengurus baru. Proses regenerasi adalah keniscayaan bagi PKS. Kalau dilihat wajahnya, mudah-mudahan benar-benar regenerasi, bukan hanya pergantian, tetapi ada unsur semangat muda," tegas Hadi Santoso usai dikukuhkan sebagai Ketua DPW PKS Jateng.
Ia menambahkan, tanpa adanya agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini, seluruh pengurus akan lebih berfokus pada strategi "K2P2" yang merupakan arahan dari Presiden PKS, yakni kaderisasi, kemenangan pemilu, dan pelayanan publik. Hadi yakin dengan terus membersamai masyarakat, PKS akan meraih hasil positif pada Pemilu 2029.
Baca Juga: Kereta Petani-Pedagang Bisakah Dongkrak Ekonomi Desa?
Sebagai bagian dari masyarakat Jawa Tengah, PKS Jateng juga menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung program Pemprov di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
PKS mengapresiasi keberhasilan program yang telah berjalan, seperti penurunan tarif BRT, realisasi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta keberhasilan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski demikian, Hadi memastikan PKS tetap akan bersikap kritis. Ia menyoroti tingginya angka pengangguran di Jawa Tengah dan berjanji akan terus mendorong pemerintah untuk menjalankan program penyelesaian pengangguran yang lebih masif, salah satunya melalui pendekatan UMKM.
Sebagai wujud nyata dari komitmen pelayanan, Hadi menginstruksikan agar seluruh kantor PKS, mulai dari tingkat provinsi hingga desa, diubah fungsinya menjadi pos pelayanan masyarakat.
Filosofi "Nguwongne Wong" yang diusung selaras dengan ajaran agama, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya."
“Pelayanan adalah gen yang paling melekat pada DNA PKS. Untuk itu kami minta seluruh pejabat publik dan anggota legislatif dari PKS untuk menggunakan fasilitas dan wewenang mereka demi mengadvokasi kepentingan rakyat,” tegas Hadi. (Bdi)
