SEMARANG, KRJOGJA.com - Pangdam IV Diponegoro mayjen TNI Mochamad Effendi menegaskan kepada prajuritnya untuk menjaga netralitasnya sebagai prajurit TNI dan tidak terseret dalam politik praktis dukung mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Â
"Kita (TNI) netral. Sekali lagi saya tegaskan kita harus menjaga netralitas sebagai prajurit TNI. Ini juga menjadi bagian dalam penegakan hukum dan tata tertib (Gaktib) militer," tegas Pangdam IV Diponegoro kepada wartawan usai memimpin Apel dimulainya Operasi Gaktib dan Yustisi TNI, Jumat (8/2/2019).Â
Operasi Gaktib dan Yustisi TNI menurutnya akan berlangsung selama satu tahun. Tujuannya untuk menegakkan disiplin dan kepatuhan terhadap hukum bagi seluruh prajurit TNI. Pangdam IVÂ mengemukakan dengan digelarnya operasi Gaktib dan Yustisi setiap tahun, ada impactnya. Yakni kesadaran prajurit terhadap hukum dan disiplin semakin tinggi. Ini terbukti dari temuan pelanggaran hukum dan disiplin prajurit makin tahun semakin menurun.
Terpisah Komandan Polisi Mliter Kodam (Pomdam) IV Diponegoro Kol CPM Salidin memaparkan perkara yang ditangani Pomdam IV Diponegoro tahun 2017 ada 179 perkara, sedangkan tahun 2018 terdapat 142 perkara.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan prajurit di tahun 2017 ada 6 perkara, di tahun 2018 terdapat 4 perkara. Pencurian di tahun 2017 terdapat 6 perkara, tahun 2018 hanya 1 perkara. Illegal Logging tahun 2017 terdapat 4 kasus, tahun 2018 tidak ada.
Perkara nikah lagi di tahun 2017 ada 5 perkara, tahun 2018 terdapat dua perkara. Pelanggaran lalu lintas tahun 2017 terdapat 38 perkara, tahun 2018 ada 18 perkara.
Penurunan perkara yang ditangani Polisi Militer Kodam IV Diponegoro menurut Kol CPM Salidin berkat adanya kerjasama yang baik para komandan satuan dengan pihaknya selaku satuan penegak hukum dan didiplin di wilayah Kodam IVDiponegoro. "Tanpa kiprah komandan satuan, mustahil penegakan hukum dan disiplin bisa terwujud dengan baik," tegasnya.