SALATIGA, KRJOGJA.com - Penghasilan anggota DPRD Salatiga meliputi gaji dan tunjangan yang diterima sesuai aturan Peraturan Pemerintah (PP) 18 Tahun 2017, berkisar Rp 25 juta sampai Rp 35 juta per bulan.
Pelaksana Harian (Plh) Sekwan DPRD Salatiga, Agung Susetyo menjelaskan bahwa kenaikan tersebut berdasarkan amanah undang undang, yakni PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD. Termasuk kenaikan tunjangan komunikasi intensif (TKI) dan tunjangan transportasi. Menyesuaikan PP ini, maka penghasilan anggota DPRD Salatiga nanti kurang lebih berkisar antara Rp 25 juta-Rp 35 juta per bulan.
“Untuk anggota DPRD akan menerima kurang lebih Rp 25 juta per bulan sedangkan wakil ketua Rp 28 juta sampai Rp 30 juta dan ketua DPRD bisa berkisar Rp 35 juta per bulan termasuk tunjangan TKI yang naik sesuai PP Nomor 18 Tahun 2017. Saat ini kami masih menunggu Perda dan Perwali,†tandas Agung Susetyo kepada KRJOGJA.com, di ruang kerjanya Selasa (08/08/2017).
Uang transportasi bagi anggota DPRD Salatiga yang sebelumnya pemakaian bon pinjam mobil dari Sekwan Salatiga, akan diganti dengan uang tranportasi melekat setiap bulan dengan perhitungan menyesuaikan harga sewa mobil dikalikan selama satu bulan standar Kota Salatiga.
Tunjangan transportasi kurang lebih Rp 6-8 juta per bulan untuk anggota DPRD Kota Salatiga, sekaligus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Kemudian tunjangan TKI yang sebelumnya 2 x 2.100.000 per bulan, dengan terbitanya PP 18 Tahun 2017, maka menjadi 5 kali dengan perhitungan Rp 2,1 juta dikalikan 5 menjadi Rp 10,5 juta dipotong pajak. Sehingga rata-rata TKI anggota DPRD Salatiga menjadi Rp 10 juta per bulan.
“Penghasilan yang diterima rata-rata bertambah Rp 10 juta per bulan. DPRD Salatiga berkategori sedang. Penghasilan yang naik ini akan diterima mulai bulan September 2017 nanti,†tukas Agung Susetyo kepada KRJOGJA.com. (Sus)