SEMARANG,KRJOGJA.com - Pemerintah Jepang mendukung penuh program deradikalisasi yang digulirkan pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jepang menilai Indonesia sangat serius dalam upaya memutus mata rantai gerakan radikal yang berkembang di masyarakat. Karenanya, Jepang akan terus memberikan support kepada Indonesia terkait penanganan isu-isu radikalisme dan terorisme.
Hal tersebut dikatakan Masaki Murata, Second Secretary Embassy of Japan In Indonesia kepada Ketua FKPT Jawa Tengah Dr Najahan Musyafak MA dalam jamuan makan malam di Holiday Resto, Jalan Pandanaran, Rabu (6/4/2017).
Menurut Murata, pemerintah Jepang memiliki kepentingan yang besar di Indonesia sebagai mitra strategis.“Indonesia adalah mitra strategis kami. Banyak sekali investasi Jepang di Indonesia. Karenanya kami sangat peduli dengan kondisi kestabilan politik, ekonomi, dan keamanan di Indonesia. Kejadian bom istana yang berhasil digagalkan pihak kepolisian beberapa waktu lalu menjadi perhatian serius kami. Ini menandakan, Indonesia harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap masih adanya gerakan-gerakan radikal di masyarakat,†kata Murata.
Ketua FKPT Jateng Dr Najahan Musyafak mengemukanan, penanganan gerakan radikalisme di Indonesia tetap mengedepankan pendekatan kultur dan budaya, karena disadari persoalan radikalisme muncul akibat banyak faktor seperti kemiskinan, kesenjangan, maupun pemerataan.
Sebagai mitra BNPT di daerah, langkah-langkah yang dilakukan FKPT dalam mendukung program deradikalisasi juga melibatkan mantan-mantan narapidana teroris yang sudah sadar kembali ke masyarakat.
“Mereka kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan juga kepada kelompok-kelompok yang masih memiliki ideologi radikal. Tujuannya agar masyarakat terus waspada terhadap gerakan-gerakan radikal. Hingga hari ini kelompok-kelompak radikal masih terus berupaya memecah belah umat,†ungkap Najahan.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, ke depan Najahan berharap agar FKPT Jateng dapat menjalin kerja sama yang lebih intens dengan pemerintah Jepang terkait program penanganan gerakan radikalisme, khusunya di Jawa Tengah. (Isi)