SALATIGA (KRjogja.com) - Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Salatiga, Sri Joko Nurhadi menegaskan bahwa sampai Rabu (26/10/2016) tidak ada kesepakatan satu angka untuk UMK Salatiga 2017. Sehingga muncul dua versi antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Salatiga dan pihak pekerja.
Ia menjelaskan, untuk Apindo mengacu pada ketentuan PP 78, sedangkan pekerja berdasarkan Pergub Jateng. Sehingga tidak ada kesepakatan bersama satu angka.
“Tidak ditemukan atau tidak ada kata sepakat satu angka UMK 2017, namun ada dua versi yang kami ajukan kepada walikota, yakni versi Apindo dan versi pekerja. Maaf kami tidak usah menyebut angkanya, nanti malah menjadi ramai Mas,†tandas Sri Joko Nurhadi, Rabu (26/10/2016).
Ia menambahkan bahwa saat ini Dewan Pengupahan Salatiga telah menyerahkan dua angka versi Apindo dan versi pekerja kepada Pj Walikota Salatiga untuk diputuskan dan kemudian diserahkan/diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai UMK 2017. “Semua sudah kami serahkan kepada Pj Walikota,†tukasnya.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Salatiga, Pujo Asril menandaskan bahwa upah minimall kota (UMK) Salatiga 2017 berkisar Rp 1,7 juta sampai Rp 1,8 juta. Usulan ini merupakan angka yang masuk akal karena inflasi dan standart Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Salatiga.
“Kami mengusulkan dan meminta kepada dewan pengupahan Salatiga untuk mengambil kebijakan angka UMK Salatiga 2017 besaranya berkisar Rp 1,7 juta sampai Rp 1,8 juta per bulan. Saat ini daya beli menurun di pasaran karena memang inflasi cukup tinggi,†tandas Pujo Asril kepada Krjogja.com, Rabu (26/10/2016).
Saat ini SPSI Salatiga masih terus berjuang dalam forum rapat di Dewan Pengupahan Salatiga bersama Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Salatiga. “Belum ada titik temu angka UMK yang akan diajukan oleh Salatiga, kalau didasarkan PP 78 maka buruh yang dirugikan dalam penentuan UMK,†tandas Pujo Asril. (Sus)