SEMARANG (KRjogja.com)- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengakui, Jateng hingga sekarang masih marak dengan kasus pungutan liar (Pungli). Selain menemukan sendiri saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sejumlah lokasi layanan masyarakat, Ganjar juga banyak menerima duan dari masyarakat.
Gubernur, Kamis (13/10/2016) banyak menerima pengaduan dari masyarakat mengenai maraknya praktik Pungli, khususnya di kepengurusan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Banyak warga yang mengaku dimintai sejumlah uang saat mengurus EKTP di kabupaten kota. Â (Baca Juga : OTT Pungli di Kemenhub, Ditemukan Uang Rp 1 M)
"Kami akui, di Jateng ini masih cukup marak praktik Pungli di tempat-tempat layanan masyarakat. Kami juga banyak menerima aduan dari masyarakat melalui sosial media, baik via SMS center maupun via website Laporgub. Semua petugas ngaku tidak menarik biaya, tetapi faktanya banyak laporan kalau membuat KTP kalau mau cepat harus membayar. Jadi memang Pungli itu masih marak di Jateng,†tutur Gubernur.
Terkait dengan adanya Pungli di kepengurusan KTP elektronik, menurut Gubernur hal itu terjadi karena adanya kekosongan distribusi blangko KTP elektronik di banyak tempat. Apalagi menurut informasinya, pengadaan blangko itu baru ada di bulan November. Â (Baca Juga : Ganjar Pranowo Tangkap Basah Pungli di Samsat Magelang)
Karena itu, Ganjar minta kepada semua aparat yang menangani pembuatan KTP elektronik untuk menghentikan praktik pungli. Gubernur mengancam akan menangkap sendiri jika masih terjadi praktik Pungli dalam pembuatan KTP elektronik, dan akan memberi sanksi tegas. Â
"Tolong praktik Pungli segera dihentikan. saya akan tangkap sendiri kalau masih ada, karena pungli merupakan praktik ilegal yang sangat merugikan masyarakat. Pak Kapolri kemarin nangkap pungli di Kementerian Perhubungan, dan saya sebelumnya juga menangkap petugas Samsat di Magelang yang melakukan Pungli,†tutur Gubernur. (Bdi)