krjogja.com - DEMAK - Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Demak, yang salah satunya ditengarai dari banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH), menjadi keprihatinan pemerintah daerah. Hingga kemudian mengalokasikan Bantuan Perbaikan (BP) RTLH melalui APBD, dimaksudkan membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu sehingga memiliki hunian yang layak.
Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kabupaten Demak H Amir Mahmud SSos MT menjelaskan, BP RTLH merupakan bentuk perhatian pemda dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara meringankan beban mereka dalam pembiayaan pembangunan rumah sehingga layak dihuni atau ditempati.
"BP RTLH bersumber dana APBD Kabupaten Demak. Tahun anggaran 2023 ini dialokasikan Rp 5,2 miliar untuk membantu perbaikan 347 RTLH, sehingga masing-masing KK yang sebelumnya terdaftar dalam DTKS menerima Rp 15 juta," ujarnya.
Pencairan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama 89 BP RTLH senilai Rp 1,335 miliar dicairkan pada 23 Juni 2023. Tahap kedua 115 BP RTLH senilai Rp 1,725 miliar dicairkan pada 15 Agustus 2023. Sedangkan sisanya masih dalam proses verifikasi dan validasi persyaratan calon penerima.
Prinsip utama pemberian bantuan ini adalah masyarakat pelaku utama kegiatan. Dinas tidak campur tangan membangunkan. Maka mohon diwujudkan sesuai arahan tim. Sehubungan itu Dinperkim menerjunkan 16 tenaga fasilitator lapangan (TFL), yang secara teknis bertugas mendampingi dan tempat berkonsultasi jika ada kesulitan dalam proses realisasi.
Di sisi lain, Bupati Demak dr Hj Eisti'anah SE menuturkan, latar belakang dilaksanakannya BP RTLH adalah ingin menolong masyarakat yang belum punya rumah layak huni. Sehingga mereka mampu membangun rumah yang sehat dan layak ditempati.
"Maka itu kalau ada rumah warga yang reyot tapi belum pernah mendapat bantuan, tolong kepala desa dan perangkatnya mengutamakan mereka. Tolong didaftarkan, agar bisa segera disurvei," kata bupati
Lebih lanjut disebutkan, saat ini angka kemiskinan di Kabupaten Demak masih cukup tinggi. Maka bantuan yang dialokasikan harus tepat sasaran. Sehingga program yang dirancang benar-benar manfaat. (Hum Dinperkim/ssj)