KRjogja.com, SEMARANG - Menurut hasil kajian yang dilakukan pada 2022 oleh Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC), sekitar 34% penduduk di Indonesia akan hidup dengan kelangkaan air di tahun 2050.
Kelangkaan air itu meningkat cukup drastis dari kondisi saat ini yang berjumlah sekitar 14%. Dalam skala global, diperkirakan sekitar tiga miliar penduduk di wilayah subtropis (setara dengan 42% populasi global saat ini) akan mengalami krisis air.
Di sisi lain jumlah pendapatan Indonesia dari hasil sektor perikanan akan berkurang sekitar 24%. Hal tersebut dikarenakan ikan-ikan akan cenderung berpindah dari wilayah tropis dikarenakan suhu yang semakin panas di wilayah tersebut. Tentunya diperlukan konsentrasi untuk mengatasi hal itu.
Sayangnya, langkah-langkah yang diberikan pemerintah Indonesia saat ini dianggap belum cukup mengatasi masalah di atas. Pemerintah baru pada tataran kampanye dengan membuat komitmen dan kebijakan tentang masalah iklim tanpa menerapkan peraturan yang jelas.
Orang-orang di pesisir utara Jawa semakin menyadari dampak perubahan iklim, selain dari peningkatan suhu dunia. Permukaan laut Indonesia diperkirakan naik 0,8–1 cm per tahun, yang menyebabkan banjir rob lebih sering di daerah seperti Semarang, Demak, dan Pekalongan, menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Bahkan dalam sepuluh tahun terakhir, Pekalongan telah kehilangan lebih dari 1.000 hektar daratan karena banjir. Pada awal 2025, sebanyak 2.988 rumah, 29 sekolah, dan 730 hektar (ha) lahan pertanian terendam banjir.
Ketinggian muka air laut, cuaca ekstrim, dan penurunan muka tanah yang semakin bahaya dan sulit untuk diatur. Namun ironisnya, upaya penanganan di tingkat kebijakan dianggap belum menyentuh akar persoalan, yakni pemberdayaan masyarakat sebagai garda terdepan adaptasi.
Jawa Tengah memiliki Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK), sementara Kabupaten Demak telah mengidentifikasi daerah rawan rob sebagai wilayah prioritas mitigasi.
Namun, dokumen-dokumen tersebut seringkali dianggap belum secara luas menjangkau masyarakat di garis depan krisis iklim.
Dianggap belum terlihat ada dampak nyata dari masyarakat tentang peningkatan kesadaran lingkungan. Masyarakat masih kurang sadar tentang pengelolaan serta pemilahan sampah rumah tangga sehingga dampaknya dapat dilihat di Tempat Pembuangan Sampah yang bahkan seringkali ditutup untuk mengolah sampah yang telah menumpuk dan juga pengelolaan TPA tersebut yang kurang maksimal sehingga bisa menghasilkan gas metana yang merupakan salah satu gas yang menyebabkan pencemaran udara.
Sampah menjadi fokus utama karena sampah terutama yang tidak terkelola di kawasan pesisir berkontribusi langsung terhadap pencemaran laut, dan peningkatan emisi gas rumah kaca seperti metana.
Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa sektor limbah menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar akibat sampah yang tidak terkelola di tempat pembuangan akhir (TPA). Sementara itu, BNPB mencatat bahwa rob di wilayah pesisir Jawa Tengah meningkat dari tahun ke tahun, dengan Demak sebagai salah satu episentrum kerusakan.
Paris Agreement telah mengakui pentingnya peran aktor non-negara dalam transisi menuju masyarakat rendah karbon. IMM sebagai organisasi mahasiswa adalah bagian dari aktor tersebut.
Program ini bukan sekadar kegiatan kampus, melainkan menyinkronisasi antara komitmen global, kebijakan nasional, dan aksi lokal. Di Desa Purwosari IMM bersama warga memulai dengan memilah sampah, menanam pohon, dan menghidupkan kembali semangat gotong royong, dalam situasi di mana seluruh dunia sedang mengerjakan strategi untuk mengurangi emisi karbon.