semarang

Soal Banjir Sumatera, DPR Endus Praktik Pembalakan Liar dan Segera Panggil Kemenhut

Senin, 1 Desember 2025 | 16:45 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari didampingi Ketua DPW PKS Jateng Hadi Santoso saat memberikan keterangan kepada wartawan di Semarang. (Budiono)

Krjogja.com SEMARANG – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan menelan ratusan korban jiwa mendapat sorotan tajam dari parlemen. Komisi IV DPR RI akan memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) untuk menjelaskan adanya dugaan praktik pembalakan liar atau illegal logging yang disinyalir menjadi biang kerok terjadi banjir.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari kepada wartawan di Semarang Minggu (30/11). Langkah ini diambil setelah melihat pola kerusakan lingkungan yang masif dan temuan material kayu gelondongan dalam arus banjir yang viral di media sosial.

Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, banjir besar ini tidak bisa semata-mata dianggap sebagai fenomena cuaca ekstrem biasa. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) nanti, dewan akan mempertanyakan sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap kelestarian hutan dan seberapa besar praktik penebangan ilegal berkontribusi terhadap bencana ini.

Menurut Kharis, material lumpur dan kayu besar yang terbawa arus menjadi indikator kuat adanya kerusakan di daerah hulu yang tidak bisa diabaikan. DPR akan panggil Menhut pada Kamis (4/12). Kami ingin stop illegal logging. Kalau tidak ada illegal logging, nyatanya arus banjirnya bawa lumpur dan kayu glondongan (logging),”tegas Kharis dari Fraksi.

Politisi Fraksi PKS ini mendesak Kementerian Kehutanan bersinergi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan terkait penyebab utama banjir dan longsor ini. Jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk menindak tegas pelaku perusakan hutan.

Abdul Kharis juga menaruh harapan besar pada ketegasan Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan segala bentuk kejahatan lingkungan yang menyengsarakan rakyat. “Korban banjir ini tidak bisa lagi terelakkan karena illegal logging atau pembalakan hutan yang berlebihan, tentu harus diselidiki,” tegas Kharis.

Sorotan tajam DPR ini sejalan dengan kegelisahan publik yang menyaksikan rekaman video viral di media sosial, di mana sejumlah besar kayu gelondongan tampak hanyut terbawa derasnya air bah. Banyak pihak menilai fenomena ini sebagai bukti nyata deforestasi masif yang telah mengabaikan prinsip keberlanjutan ekologis demi keuntungan sesaat. (Bdi)

 

 

Tags

Terkini

Libur Nataru, PLN Siagakan 315 SPKLU di Jateng-DIY

Jumat, 19 Desember 2025 | 23:10 WIB

FEB Unimus Gelar Entrepreneurship Expo and Competition

Jumat, 19 Desember 2025 | 20:30 WIB

HISPPI PNF Jawa Tengah Resmi Dikukuhkan

Jumat, 12 Desember 2025 | 16:10 WIB

Kasus HIV/AIDS di Salatiga 1.055 Kasus

Kamis, 11 Desember 2025 | 10:05 WIB