Ikuti Sarasehan Mayday, Buruh DIY Diingatkan Cermat Dalam Berpolitik 2024

Photo Author
- Minggu, 7 Mei 2023 | 14:37 WIB
Para buruh DIY ikuti sarasehan Mayday  (foto: istimewa)
Para buruh DIY ikuti sarasehan Mayday (foto: istimewa)

Krjogja.com - YOGYA - Para buruh dari berbagai serikat mengikuti Sarasehan Mayday di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Minggu 7 Mei 2023. Isu menarik menjadi perhatian, salah satunya menjelang pemilu 2024 yang kini gemanya sudah dirasakan hingga ke kalangan buruh di DIY.


Ruswadi, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DIY, mengatakan peringatan Mayday saat ini terbilang memiliki tensi panas karena mendekati tahun politik. Para elit disebutkan Ruswadi sudah mulai mendekatkan diri dengan para buruh guna mencari simpati dan suara.


"Mayday jelang 2024 sudah sangat panas isunya. Harapan kami buruh jangan mau dijadikan tunggangan politik untuk elit di pusat. Selama ini kita membebaskan berpolitik tapi harapannya teman-teman bisa memilih secara selektif," ungkapnya usai acara.


[crosslink_1]


Terkait adanya Partai Buruh, Ruswadi menilai belum menunjukkan keberpihakan pada para buruh di lapangan. Terlebih para elit di Jakarta mulai terlihat memberikan dukungan pada salah satu calon yang berasal dari partai pendukung Omnibuslaw Cipta Kerja.


"Kami masih tetap menolak UU Cipta Kerja. Meski ada Partai Buruh tapi hal tersebut nyatanya tak mewadahi aspirasi kami di bawah. Partai Buruh nyata-nyata dalam setiap kegiatan sudah berparadoks dengan mendukung calon yang partainya meloloskan Omnibuslaw Cipta Kerja. Harapan kami teman-teman bisa selektif. Ada 12 organisasi buruh di DIY terdiri dari garmen, tekstil, parekraf, makanan-minuman juga hotel restoran," lanjutnya.


Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Aria Nugrahadi mengatakan selama ini pihaknya secara aktif memberikan ruang bagi para buruh apabila hendak menyuarakan aspirasi terkait Omnibuslaw Cipta Kerja. Hal tersebut menurut Aria dilakukan karena kebijakan tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat.


"UU Cipta Kerja adalah kewenangan pemerintah pusat. Kami di DIY memfasilitasi aspirasi ataupun konfirmasi yang perlu disampaikan pada pemerintah pusat," tandas Aria.


Terkait isu kesejahteraan buruh di DIY, Aria menyebutkan masih ada aspirasi yang harus difasilitasi yakni hubungan antara pengusaha dengan buruh. Salah satunya terkait jam lembur yang menjadi perhatian para buruh sampai saat ini. (Fxh)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ary B Prass

Tags

Rekomendasi

Terkini

KRISNA, Ruang Apresiasi Kerja Kolektif Civitas Akademika

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:15 WIB
X