Krjogja.com - YOGYA - Ketergantungan Indonesia terhadap beberapa produk impor sampai saat ini masih menjadi perhatian sejumlah kalangan. Adanya kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari sejumlah pihak, sehingga ketergantungan terhadap produk impor bisa dikurangi. Walaupun untuk mewujudkan hal itu tidak mudah dan membutuhkan proses.
Pasalnya impor secara teori dilakukan karena produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Artinya, kebutuhan masyarakat lebih tinggi daripada hasil produksi barang di dalam negeri.
"Ketergantungan terhadap impor sebetulnya sudah menjadi isu lama yang tidak dapat terselesaikan hingga saat ini. Bahkan semakin besar ditengah pesatnya digitalisasi produk dari sejak masa pademi Covid-19 hingga saat ini pasca covid. Bahkan pernyataan Presiden Jokowi yang menginginkan 40 persen dari hampir Rp 1.500 triliun dibelokkan menggerakan ekonomi dalam negeri perlu kita sambut baik sebagai salah langkah awal untuk mengurangi ketergantungan," kata pengamat ekonomi sekaligus dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Widarta MM di Yogyakarta, Senin (17/7/2023).
Widarta mengatakan, apabila dilihat dari konteks ekonomi global, situasi saat ini memang lebih berat terlebih ada dampak dari geopolitik Rusia-Ukraina yang belum membaik.
Selain itu adanya ancaman resesi global yang banyak menerpa negara-negara maju juga membutuhkan perhatian, karena secara tidak langsung membuat pemulihan ekonomi juga masih tertatih-tatih di level global.
"Sebetulnya secara instrument aturan sudah ada untuk mengoptimalkan membeli hasil karya anak bangsa dari pada harus impor. Salah satunya kita harus fokus untuk menggarap pasar dalam negeri. Selain itu kita juga perlu memproteksi diri atau katakanlah melakukan upaya untuk bisa mendorong produk dalam negeri sebagai sebuah langkah mengurangi ketergantungan tersebut," terangnya.
Menurut Widarta, selain beberapa hal di atas, urusan pangan dan energi juga perlu menjadi perhatian bersama. Semua itu penting agar sektor pertanian makin kuat dan dapat diandalkan guna mengendalikan inflasi dan menghadapi krisis pangan dunia.
Guna mewujudkan hal itu Kementerian Pertanian perlu mengidentifikasi komoditas pangan yang tepat dan fokus mendorong pengembangannya. Termasuk penetapan target produksi dan lokasinya.
Dengan begitu walaupun dari waktu ke waktu terjadi penyusutan lahan untuk produk pangan. Kedaulatan pangan harus menjadi prioritas pemerintah untuk menanggulanngi ketergantungan import pangan.
"Ingat setahun lalu gonjang ganjing import kedelai sebagai bahan baku tempe dan tahu yang notabene merupakan makanan khas rakyat perkampungan ternyata bahannya Impor, jangan sampai terjadi lagi," tegas Widarta. (Ria)
