Krjogja.com - YOGYA - Banyak 'PR' yang harus diselesaikan sejak batik ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Utamanya dalam mewujudkan batik sebagai alat kemakmuran bagi masyarakat agar mendapatkan penghargaan dari konsumen dan meningkatkan daya saing batik melalui peningkatan standar mutu, kapasitas SDM serta transformasi digital.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan Kadin DIY Robby Kusumaharta mengatakan agar batik bisa dijadikan alat bagi kemakmuran masyarakat khususnya pembatik maka dibutuhkan standar mutu sekaligus mempunyai daya saing. Standar mutu batik yang sudah dimiliki yaitu batik tulis, batik cap dan batik kombinasi dengan adanya standar mutu batik yang telah ditetapkan tersebut maka akan mendapatkan penghargaan dari calon konsumen atau konsumen.Pada 2015 lalu, ekspor batik di DIY cukup tinggi namun lambat laun hingga saat ini terus berkurang sehingga dibutuhkan strategi untuk kembali meningkatkan ekspor batik.
"Tugas kita sebagai pelaku dunia usaha adalah meningkatkan kapasitas SDM para perajin batik sehingga produk batik bisa terjual dan maju di negara sendiri maupun ekspor. Selain itu, adanya transformasi digital pun perlu dilakukan. Dengan demikian keberadaan batik sebagai alat kemakmuran diharapkan benar-benar bisa terwujud," ujarnya di sela-sea Peringatan Hari Batik di Kantor Dekranasda DIY, Senin (3/10).
Wakil Ketua Dekranasda DIY GKBRAy A. Paku Alam berharap upaya kolaborasi yang dilakukan antar perajin batik dengan OPD dan stakeholder lainnya diharapkan bisa mengangkat kembali industri batik di DIY.
"Kalau bisa saling berkolaborasi, saya yakin DIY bisa kembali mengangkat batik sebagai warisan budaya tak benda. Memang ada beberapa tantangan ke depan, namun saya yakin jika di manage dengan baik batik di DIY bisa kembali maju," ujarnya.
Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Yuna Pancawati menyatakan Pemda DIY sudah menyiapkan sejumlah program untuk mengangkat kembali potensi-potensi lokal yang berada di DIY,termasuk batik. Pihaknya mengadakan program percepatan ekonomi yang dinamakan strategi Kreasi Batik yang merupakan akronim dari kolaborasi dan sinergi dan implementasi pengembangan potensi lokal.
"Masing-masing stakeholder didorong melakukan kolaborasi baik pemerintah, Dekranasda dan instansi lainnya dengan konsep Pentahelix ditabah dengan kerjasama antar wilayah dan silang sektor hingga tingkat kalurahan. Tidak hanya dua stakeholder tetapi diharapkan bisa dilakukan kolaborasi dari berbagai stakeholder," katanya.
Kepala Dinas Koperasi UKM DIY Srie Nurkyatsiwi menambahkan masih ada permasalahan untuk meningkatkan ekonomi pelaku UKM/IKM. Berdasarkan data Bappenas produktivitas UKM/IKM di DIY masih rendah. Dari sisi kontinuitas, masih rendah dan dari sisi kualitas masih perlu terus didorong konsistensinya.
"Pemasaran produk juga harus dilakukan secara berjejaring termasuk perlu dilakukan transformasi digital bagi para pelaku UKM/IKM di DIY. Pelaku UKM/IKM masih berdiri sendiri-sendiri sehingga perlu dilakukan kolaborasi. Untuk meningkatkan kapasitas SDM masih terus dilakukan dengan berbagai program," tandasnya.(Ira)
