Krjogja.com - YOGYA - Pemda DIY telah mengalokasikan anggaran Dana Transfer Umum (DTU) setidaknya mencapai 2% atau kurang lebih Rp 6,8 miliar.
Kucuran anggaran tersebut diperuntukkan bagi perlindungan sosial dan penciptaan lapangan, operasi pasar, pasar murah, gelar pangan murah dan fasilitasi distribusi komoditas pangan atau subsidi transportasi guna semakin memperlancar perdagangan antar daerah.
Kepala Biro Administrasi dan SDA Setda DIY Yuna Pancawati mengatakan tekanan inflasi semakin besar bersumber dari ketegangan geopolitik yang berdampak pada kenaikan harga energi dan komunitas Global. Selain itu, menyisakan permasalahan terganggunya rantai pasok, sedangkan pada sisi yang sama pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa.
"Berkenaan dengan peningkatan risiko tersebut diperlukan langkah-langkah konkrit mengantisipasi resiko peningkatan inflasi khususnya memprioritaskan pengendalian inflasi pangan. Mengingat lonjakan inflasi dalam beberapa bulan terakhir relatif sangat tinggi ditambah dengan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengkerek biaya angkut," tuturnya di Yogyakarta, Jumat (23/9).
Yuna menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bappeda dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, setidaknya 2% dari DTU bisa dimanfaatkan untuk beberapa program kegiatan seperti yang diarahkan Pemerintah Pusat. Diantaranya perlindungan sosial dan penciptaan lapangan, operasi pasar, pasar murah, gelar pangan murah dan fasilitasi distribusi komoditas pangan berbentuk subsidi transportasi.
"Kita sudah siapkan anggarannya 2.% dari DTU tersebut, bahkan Pak Gubernur sudah memerintahkanya sejak pekan lalu. Kita terus koordinasikan untuk pemanfaatannya baik untuk operasi pasar hingga memberikan subsidi ongkos angkut," tegasnya.
Asekda Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY Tri Saktiyana mengatakan tidak hanya sekedar melakukan operasi pasar, Pemda DIY juga berupaya meningkatkan kerjasama antar daerah. Untuk memperlancar perdagangan antar daerah tersebut, jika diperlukan dan sangat genting bagi komoditas tertentu telah dipersiapkan anggaran guna menutup subsidi angkutannya.
" Kita sudah siapkan dana untuk menutup biaya angkutnya, karena memang isunya adalah biaya transportasi pasca kenaikan BBM. Kita fokus disitu dan sedang integrasikan pengelolaan pangan lebih rapat lagi dengan Perum Bulog dengan memperlancar perdagangan antar daerah nantinya karena kuncinya disitu," terang Penjabat Bupati Kulonprogo ini. (Ira)
