YOGYA, KRJOGJA.com - Iklim investasi di Kota Yogya dipastikan tidak terpengaruh dengan peristiwa hukum yang sebelumnya terjadi. Bahkan Kota Yogya selalu terbuka untuk investasi sepanjang memenuhi aturan serta berkontribusi bagi pembangunan.
Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, mengungkapkan pihaknya memastikan akan terus memperbaiki layanan publik untuk kebutuhan perizinan. Hal ini guna memastikan investasi di Kota Yogya tetap terjaga dan tidak terpengaruh kasus dugaan suap yang menyeret mantan Walikota Yogya pada awal Juni lalu.
"Kami berkomitmen ‘ndandani’ layanan perizinan. Bukan untuk menghambat investasi tetapi memastikan semua sesuai aturan," jelasnya, Selasa (14/6/2022).
Hingga saat ini iklim investasi di Kota Yogya juga tetap normal. Sumadi bahkan meyakini para investor mampu memahami jika kejadian operasi tangkap tangan atas dugaan suap beberapa waktu lalu, tidak berdampak besar bagi investasi.
Dirinya pun setiap hari selalu melakukan rapat koordinasi guna mengevaluasi atas setiap izin yang sudah diterbitkan. Evaluasi itu bukan untuk menghambat investasi melainkan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor. Apalagi aspek prosedural layanan perizinan tidak ada persoalan.
"Terhadap izin baru yang diajukan, kalau permohonannya belum sesuai aturan maka akan kami kembalikan. Sehingga pemohon bisa melakukan perbaikan," imbuhnya.
Upaya yang dilakukannya tersebut, imbuh Sumadi, guna memastikan bahwa investor tetap berminat menanamkan modal di Kota Yogya. Hal ini karena investasi adalah bagian penting dari proses pembangunan. Sehingga investor tidak perlu khawatir berinvestasi asalkan mematuhi ketentuan yang berlaku, yakni tertib administrasi dan prosedur.
Diakuinya, peristiwa hukum kemarin merupakan pembelajaran besar bagi jajaran pemerintah daerah. Dirinya kini fokus memperbaiki layanan publik sebagai wujud menapaki babak baru yaitu memberikan layanan terbaik sesuai dengan aturan yang berlaku sekaligus menutup celah yang mungkin dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.
"Selain layanan perizinan kami pun mengevaluasi layanan publik lain agar memudahkan masyarakat yang hendak mengakses. Tepat syarat, tepat waktu dan sesuai standar," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Deddy Pranowo Eryono, mendukung langkah Pemkot yang menghindari kompromi dalam penerbitan izin. Langkah tersebut dinilainya menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan investor.(Dhi)
