YOGYA, KRJOGJA.com - Pelaku industri pariwisata di DIY mengaku sudah tidak mampu bertahan dan berjalan dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang sampai 23 Agustus 2021. Dengan kondisi tersebut, para pelaku industri pariwisata di DIY memilih opsi tutup sementara waktu selama pemerintah tidak melakukan langkah penanganan yang extraordinary agar tetap bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 maupun kebijakan pembatasan.
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY Bobby Ardyanto Setyo Ajie mengatakan tidak ada sama sekali stimulus dari pemerintah untuk memberikan back up dan memberikan suatu penguatan agar industri pariwisata di DIY bisa bertahan. Sebelumnya banyak bantuan sosial terutama paket sembako yang telah diberikan, namun bantuan tersebut belum begitu menyentuh bagi industri pariwisata sendiri.
"Kondisinya sudah injury time, sehingga diperlukan langkah penanganan yang extra ordinary bukan lagi mitigasi bagi industri pariwisata di DIY. Kami tidak akan tahu apakah bulan depan September bisa bertahan atau tidak, karena sebenarnya kami telah memberikan sinyal kepada pemerintah dan dewan sejak awal Agustus 2021," katanya kepada KR di Yogyakarta, Rabu (18/8/2021).
Bobby menyatakan pihaknya sudah menyampaikan permohonan kepada pemerintah supaya ada solusi bagi pelaku industri pariwisata di DIY agar tidak semakin sulit dan terpuruk pada Agustus 2021 ini. Untuk itu, pihaknya tidak bisa memastikan lagi nasib pelaku industri pariwisata bisa bertahan atau tidak sehingga lebih baik tutup sementara pada September 2021 nantinya.
" Kami selalu mempertanyakan sejauh mana manfaat dari sertifikasi  Clean, Health, Safety and Environment (CHSE) yang kini dikantongi para pelaku pariwisata. Jika industri sudah 'dipaksa' mengikuti sertifikasi itu dan segara cara industri sudah mendapatkannya maka tinggal bagaimana pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi supaya industri pariwisata masih tetap bergerak dengan standar tersebut," terangnya.
GIPI DIY sangat menyayangkan jika sertifikat CHSE tidak berguna dan destinasi wisata tetap ditutup alias tidak ada pelonggaran selama pelaksanaan PPKM. Hal tersebutlah yang membuat pihaknya mempertanyakan syarat apalagi yang harus dipenuhi agar bisa beroperasional. Alhasil, GIPI DIY berpikir pemerintah tidak mempunyai solusi untuk menggerakan kembali industri pariwisata. Dengan demikian, pihaknya dengan realitas akan tutup sementara karena industri sudah tidak bisa menunggu.
" Karyawan tidak bisa terus menerus kerja sukarela tidak menerima gaji, karena mereka butuh pemasukan untuk menghidupi keluarganya. Seharusnya pemerintah bisa menyadari argo kami berjalan setiap hari, maka pada saat pelaku industri sudah tidak bisa melakukan lagi mau tidak mau kami harus realistis tutup sementara waktu dan banyak aset yang sudah dikorbankan guna mempertahankan," ungkap Bobby.
Menurutnya, pemerintah harus menggerakkan ekonomi lokal saat ini paling tidak sedikit membantu dalam kondisi emergency sehingga ada pergerakan dalam ekosistem pemerintah seperti program staycation. Pelaku industri pariwisata sudah tombok dan memakai asetnya untuk menutupi fix cost atau biaya operasional tetap sehingga sudah berada pada masa injury time. (Ira)Â
