YOGYA, KRJOGJA.com - Beberapa orang perwakilan warga dari Forum Warga Yogyakarta menggelar aksi berkabung di halaman Kantor Gubernur DIY, Jumat (13/8/2021) siang. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan tidak adanya keberpihakan pemerintah untuk melindungi rakyat di masa tidak menyenangkan saat ini.
Warga yang berasal dari berbagai latarbelakang ini menggelar aksi tersebut dengan protokol kesehatan. Mereka membawa serta tiga orang yang beradegan menjadi pocong, lalu tidur begitu saja di halaman Kantor Gubernur DIY.
Forum Warga Yogyakarta membawa serta banyak elemen dalam aksi kali ini yakni Kelompok Pengusaha Kecil Selokan Mataram (KPKSM), Taman Kuliner Sardjito, Paguyuban PKL Jalan Kaliurang, Paguyuban PKL Jalan Agro UGM, PKL Pusat Jajajan Lembah UGM, Paguyuban Pedagang Foodcourt UGM, Paguyuban PKL Depan Panti Rapih (PKL DPR), Perkumpulan Pedagang Sunday Morning (PPSM), Paguyuban Pedagang Selokan Mataram Klebengan (PPSMK), Paguyuban Pedagang Ngudi Mulyo, Paguyuban Pedagang Kuliner Klebengan (PPKK), Asosiasi Warung Kopi Yogyakarta | Komunitas Pedagang Pasar Pakuncen (KPPP), Paguyuban Pedagang Kawasan Mangkubumi (PPKM), Paguyuban Pedagang Kuliner Handayani Malioboro, Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM), Paguyuban Angkringan Danurejan Malioboro (PADMA), Paguyuban Pedagang Taman Kawasan Parkir Abu Bakar Ali (TKP ABA), Paguyuban Pedagang Makanan Siang (PPMS) Malioboro, PPKLY Unit 10 Trikora, Paguyuban Pramuwisata Taman Sari Yogyakarta (PPTSY), Paguyuban Pedagang Alun – Alun Utara, Paguyuban PKL Pasar Telo, Paguyuban Pedagang Pasar Malam Yogyakarta (P3MY) dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia.
Dalam aksi itu, warga menyoroti kebijakan Pemda DIY yang terkesan tak berpihak pada rakyat. Bantuan yang ditelurkan belum lama ini oleh Pemda melalui koperasi dalam wujud hibah dinilai tidak efektif mengurai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Bantuan hibah melalui koperasi ini jelas tidak efektif dan solutif untuk menjawab kondisi masyarakat DIY, khususnya pelaku usaha kecil. Sebab, hanya sebagian kecil masyarakat DIY yang ikut serta dalam koperasi. Selain itu, bantuan hibah melalui koperasi yang berorientasi menjadi pinjaman lunak kepada anggota koperasi tersebut, rawan tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna,†ungkap narahubung Forum Warga Yogyakarta, Dinta Yuliant.
Arah kebijakan pinjaman lunak melalui koperasi yang bersumber dari Dana Keistimewan itu dinilai tidak tepat karena kondisi daya beli masyarakat masih rendah seperti saat ini, ditambah dengan masih diterapkannya PPKM Level 4 di DIY. Pinjaman koperasi yang diambil dinilai akan menjerumuskan pada hutang.
“Alih-alih memutarnya sebagai modal, untuk kebutuhan sehari-hari saja masih belum terpenuhi. Karena itu kami menyampaikan tuntutan agar penanganan Pandemi Covid-19 Berdasarkan UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan, kami menolak Hibah Koperasi, kami meminta Bantuan Sosial Tunai Tanpa Syarat demi menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi mobilitas di masa pandemi ini,†tegas dia. (Fxh)
