YOGYA, KRJOGJA.com - Ketua DPRD DIY, Nuryadi menyampaikan keprihatinan bahwa sampai saat ini tingkat kematian warga positif Covid-19 di DIY masih terus tinggi meski kesembuhan meningkat signifikan dalam dua hari terakhir. Berbagai upaya disebutkannya telah dilakukan demi memaksimalkan penanganan baik dari sisi kesehatan maupun sosial ekonomi masyarakat.
DPRD DIY menurur Nuryadi telah memaksimalkan dukungan pada Pemda DIY melalui refokusing anggaran sebagai tulang punggung pelaksanaan program dan pelayanan untuk masyarakat. Namun, saat ini serapan anggaran masih di bawah 50 persen yang mengindikasikan belum maksimalnya kebijakan strategis yang dilakukan Pemda DIY.
“Dalam hal ini sebatas kewenangan dewan akan kita lakukan pengawasan dan evaluasi sehingga kinerja pemerintah daerah dengan kebijakan strategisnya akan terasa langsung bagi masyarakat. Komunikasi pusat dan daerah juga tampaknya harus digenjot lagi,†ungkap Nuryadi pada wartawan, Minggu (8/8/2021).
Saat ini, ketika antusiasme warga untuk mengikuti vaksin sangat tinggi, lagi-lagi muncul masalah stok vaksin yang habis di berbagai tempat. Alhasil, upaya untuk membentuk kekebalan publik menjadi tak pasti.
“Kekurangan vaksin harus disikapi dengan komunikasi intensif antara pusat dan daerah mengingat vakinasi merupakan sebuah upaya penting yang saat ini menjadi kebutuhan warga dalama menghadapi pendemi. Kita akan melihat upaya strategis pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan vaksin ini,†sambung legislator PDI Perjuangan ini.
Dari data Dinas Kesehatan DIY per 7 Agustus 2021 ada penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 di DIY sebanyak 1.378 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 128.487 kasus. Artinya jumlah kasus yang ada masih masuk dalam hitungan tinggi. Kasus aktif DIY pun saat ini masih berada pada angka 36 ribu lebih.
“Kita masih berada dalam level 4 dalam standar penanganan covid secara nasional. Semua sektor yang ada harus piawai dalam mengendalikan kinerja, ibarat mengendalikan mobil harus paham betul kapan harus menginjak gas dan menginjak remnya dan bahkan juga harus paham berapa kecepatan yang harus diambil dalam sebuah situasi yang saat ini menghadapi situasi pandemi. Kompromi politik dan ekonomi yang dibangun haris diikuti oleh kebijakan strategis, maka jika tidak hal tersebut hanya akan menjadi sebatas wacana diatas kertas belaka yang tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena hanya mampu berkata kata tanpa melakukan tindakan nyata guna menyelesaikan masalah yang ada,†tegasnya.
Nuryadi memamparkan dengan kebijakan strategis yang harus diangkat dalam menghadapi krisis ini pada dasarnya tidak melulu harus hadir dari pemerintah semata namun bisa muncul dari kalangan masyarakat bawah. Selama ini hal tersebut sudah muncul misalnya kegiatan gotong-royong yang membantu warga yang terpapar, kegiatan para relawan dari berbagai unsur yang mengambil posisi penting ditengah masyarakat untuk membantu semua hal yang dibutuhkan.
“Kebijakan strategis menghadapi pandemi ini juga bisa menjadi agenda program kerja partai politik, para pengusaha bahkan dari pihak TNI serta Polri sehingga persoalan yang muncul menjadi bagian dari tanggung jawab semua elemen masyarakat. Pemerintah sebagai regulator juga harus mampu memainkan kebijakan strtegis yang telah diambil oleh berbagai elemen masyarakat ini dengan benar benar mensupport secara penuh. Misalnya lagi, Pemda berusaha menyediakan bahan baku vaksin dan masyarakat melaksanakan vaksinasinya. Ini harus dilakukan dengan maksimal agar kita segera lepas dari pandemi ini,†pungkas Nuryadi. (Fxh)
