YOGYA, KRJogja.com – Penanggulangan covid di Indonesia tampak kurang meletakkan penanggulangan pada masalah kesehatan sebagai pusat kepedulian. Tetapi merancukan dengan perhatian terhadap hal lain seperti stimulus ekonomi dan parawisata.
Perhatian pertama dan prima terhadap masalah kesehatan menurut Presidium KAMI Prof Din Syamsuddin dalam siaran pers yang diterima Rabu (28/7/2021) malam seyogyanya dalam bentuk mendorong Perguruan Tinggi dan Lembaga-Farmasi Nasional untuk menemukan/mengembangkan obat dan vaksin dari Dalam Negeri.
“Juga mengadakan secara gratis test kesehatan, dan obat-obatan sehingga terjangkau oleh rakyat kecil. Ketiga, menyadari pentingnya pendekatan spritual-keagamaan yang menjadi modal besar Bangsa Indonesia dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesehatan diri,†tandasnya.
Din menilai, cara penanganan Pemerintah selama ini terkesan kurang melindungi seluruh rakyat dan segenap Tanah Tumpah Darah Indonesia sesuai amanat UUD 1945. Maka demi penyelamatan rakyat dan menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak mantan Ketum PP Muhammadiyah ini mendesak Pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pertama, sebutnya awasi dan batasi  kedatangan orang dari luar wilayah Indonesia melalui berbagai moda transportasi dengan menegakkan kekarantinaan kesehatan.
“Ini perlu dilakukan. Karena selama ini Tenaga Kerja Asing terlalu dimudahkan masuk,†ujarnya.
Selain itu, menegakkan karantina rumah dan wilayah dengan tanggung jawab pemerintah menyediakan makanan/sumber bahan pokok, baik bagi rakyat maupun hewan ternak. Dalam hal ini  sebut Din, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak kalah penting adalah tidak menjalankan kebijakan yang berubah-ubah dan apalagi bersifat sentralistik yaitu pemerintah pusat mendominasi sementara prakarsa pemerintah daerah dibatasi.
“Penanggulangan covid perlu ditempuh dengan  pendekatan kolaboratif dari berbagai kementerian/instansi pemerintah sesuai tupoksinya. Bukan menyerahkan urusan kepada pejabat yang tidak tepat,†tegasnya.
Dikatakan, korban yang jatuh sudah cukup banyak. Meski terlambat menurut Din Syamsuddin, pemerintah perlu menggalang potensi dan partisipasi masyarakat, dan menghentikan sikap merasa bisa mengatasi keadaan sendiri. Menurut Din hendaknya kebijakan dilakukan dengan lebih humanis, jangan ingin mendesakkan sanksi atas rakyat dengan ‘berkacak pinggang’. (Fsy)
