YOGYA, KRJOGJA.com - Menyongsong perencanaan pembangunan tahun 2022, dilakukan Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi UKM DIY untuk tahun perencanaan 2022 bertema KUKM Bangkit, Ekonomi Pulih, Jumat (19/2/2021). Tema ini dipilih dengan pertimbangan pada 2021 kondisi perekonomian daerah masih belum pulih karena pandemi covid-19 yang masih menghantam seluruh wilayah termasuk KUKM.
KUKM sangat terpukul karena sektor pariwisata dan pendidikan mengalami kelesuan akibat kebijakan pembatasan sosial. Sehingga KUKM tidak lagi leluasa berusaha konvensional, jam usaha mengalami pembatasan dan pasar lesu, serta tingkat konsumsi masyarakat menurun signifikan.
Forum OPD daring dan luring kali ini menghadirkan narasumber inspiratif. Diantaranya Tubagus Fiki SE MM selaku Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM RI, Dr Rangga Almahendra ST MM selaku akademisi dari FEB UGM sekaligus praktisi ekonomi kreatif, Endro Wardoyo selaku Direktur PT JIFFINA International Craft dan Ir Srie Nurkyatsiwi MMA selaku Kepala Dinas Koperasi UKM DIY.
Tubagus Fiki menyatakan pemerintah akan berkomitmen mendorong kemudahan berusaha bagi KUKM sebagai bentuk pemulihan ekonomi, melalui membangun koperasi modern, menuju UKM naik kelas dan berorientasi ekspor. Selain itu juga membentuk wirausaha muda produktif, penyaluran dana bergulir LPDB KUKM dan pemasaran produk bersama SMESCO.
"Secara riil, pemerintah dalam jangka pendek tetap berupaya memprioritaskan mengatasi dampak pandemi dari hulu hingga ke hilir, yang sistemik, " terang Tubagus Fiki. "Bahkan ruang bagi KUKM untuk aktif dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah juga dibuka lebar, disamping terus mendorong KUKM untuk familier dengan ekosistem bisnis digital kreatif," tambahnya.
Seiring harapan Staf Khusus Kemenkop UKM RI, pihak Kepala Dinas Koperasi UKM DIY juga menyatakan KUKM pada 2021 diperkirakan masih belum pulih sepenuhnya. Pemda siap mendukung kebijakan teknis pemerintah mendorong pemulihan ekonomi daerah melalui pemberdayaan KUKM dengan tetap berpijak pada target kinerja daerah yang harus dicapai berkualitas.
Maka skema intervensi Pemda pada 2022 diharapkan mampu mendorong UKM tetap bangkit, kreatif dan naik kelas. Sinergi lintas sektor maupun lintas kewenangan, sangat diperlukan seperti kominfo, pertanian, perikanan, pariwisata, perindag, pemerintah kabupaten dan kota, hingga swasta, akademisi, media, dan masyarakat itu sendiri.
Sementara Endro Wardoyo mengharapkan penyusunan program kerja pada 2022 harus berpihak pada pemulihan ekonomi daerah, terutama peningkatan kontribusi UKM dalam perekonomian daerah pasca pandemi Covid-19. Untuk itu, pemda diharapkan mendorong ekosistem bagi UKM terus kreatif-inovatif terkait produk, proses produksi, bisnis digital dan tata kelola manajemen. Selain itu, perlu memperkuat database melalui sibakul yang sudah dikembangkan, pengembangan sinergisitas dan memperkuat jejaring UKM seperti pasar digital.
Melengkapi rancang bangun desain perencanaan pembangunan bidang koperasi dan UKM, masukan dari Rangga Almahendra mengarahkan perlunya sinergi ketahanan ekonomi. Direktur ADITV ini memaparkan, data riil yang ditunjukkan bahwa UKM secara nasional memiliki daya saing rendah secara global dan sebagai pihak paling parah terdampak pandemi Covid-19.
Untuk itu perlu adanya perubahan pemikiran dari peningkatan daya saing menjadi optimalisasi daya saing (berkolaborasi dan sinergi). "Ruang-ruang untuk berkolaborasi harus ditumbuhkan dalam ekosistem UKM," tegas Rangga. Dinas Koperasi UKM DIY tidak bisa berkiprah sendirian untuk berjuang mendorong pemulihan KUKM, sehingga kerjasama lintas sektoral, mutlak diperlukan. Sudah tidak lagi saling bersaing tetapi harus saling berkolaborasi.
Bahkan, perwakilan dari Bappeda DIY sangat mendukung masukan dalam forum OPD ini bisa diimplementasikan menjadi usulan konkret yang berkualitas dan tetap berkolaboratif pada 2022, sebagai tahun terakhir periode RPJMD DIY 2017-2022. (Sal)
