YOGYA, KRJOGJA.com - Efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pengetatan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Yogya diprediksi sudah mulai terlihat. Hal ini seiring angka kasus mingguan yang berangsur menurun usai dua minggu PPKM jilid pertama digulirkan.
Menurut Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, efektivitas PPKM memang baru bisa dilihat setelah dua pekan dijalankan. "Masa inkubasi virus Corona ini kan 14 hari atau dua minggu. Jadi ya dua minggu setelahnya sudah bisa diketahui sejauh mana efektivitasnya," tandasnya, Selasa (16/2/2021) malam.
Berdasarkan grafik perkembangan kasus Covid-19 secara mingguan yang tercatat di satgas tingkat kota, sejak pandemi pada Maret lalu kasus tertinggi berada pada minggu ke-44 yakni dengan 501 kasus. Pada saat itu juga PPKM jilid pertama digulirkan. Kemudian mulai minggu ke-47 terjadi tren penurunan hingga minggu ke-49 saat ini.
Pada minggu ke-47 tercatat 406 kasus, minggu ke-48 ada 271 kasus dan minggu ke-49 kemarin 241 kasus. Sementara minggu ke-50 datanya baru akan terupdate pada akhir pekan ini. "Paling mudah melihat perkembangan kasus memang secara mingguan. Jika didasarkan pada kasus harian, maka dinamikanya tinggi. Dulu pernah ada hari-hari yang cukup rendah namun setelahnya melonjak tajam. Setelah ditelusuri ternyata karena kendala teknis di laboratorium," urainya.
Meski efektivitas dari PPKM sudah terlihat, namun dampak libur panjak perayaan Imlek kemarin juga perlu diwaspadai. Terutama setelah dua minggu ke depan sesuai masa inkubasi virus. Hal ini karena setiap kali selesai libur panjang kerap diikuti dengan lonjakan kasus yang cukup tinggi.
Meski demikian, Heroe berharap dengan PPKM jilid ketiga yang mendasarkan pada pengendalian di tingkat mikro, maka potensi penyebaran bisa semakin ditekan. Apalagi semangat PPKM baik jilid pertama hingga ketiga kali ini ialah mengurangi atau membatasi mobilitas masyarakat. Dengan adanya posko di tiap RT, maka bentuk pengendalian bisa semakin efektif.
Heroe menjabarkan ketugasan di tiap posko sudah dibagi sedemikian rupa. Posko di wilayah lebih fokus pada pendataan warga yang keluar masuk, isolasi mandiri serta pembatasan kegiatan di wilayah. Sedangkan posko di kelurahan fokus pada upaya testing, tracing serta kebijakan penutupan jika diperlukan.
"Memang harus sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Dana yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk kepentingan pengendalian di wilayah juga cukup besar. Harapan kita semua PPKM mikro ini betul-betul bisa menggenjot kasus," katanya.(Dhi)
