YOGYA, KRJOGJA.com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong pemerintah daerah (Pemda) segera membuka pembelajaran tatap muka di sekolah. Terutama bagi Pemda yang mempunyai sekolah paling sulit melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), sebab dikhawatirkan terjadi ancaman kemampuan belajar menurun atau learning loss pada peserta didik.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud RI Jumeri yang mewakili Mendikbud mengatakan pihaknya mengkhawatirkan terjadinya learning loss peserta didik selama pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Pihaknya telah mengumpulkan beberapa Pemda yang diberikan motivasi untuk bisa memulai pembelajaran tatap muka karena kesulitan akses internet hingga kelistrikan.
"Saya punya keyakinan akses internet dan kepemilikan gawai di DIY cukup memadai. Jika ada wilayah-wilayah yang agak terpencil dan situasinya memungkinkan mohon sesegera mungkin dilaksanakan pembelajaran tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 maupun keselamatan guru, murid dan keluarganya serta masyarakat," tegas Jumeri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan IV 2020 yang digelar secara virtual di Gedhong Pracimosono Kepatihan, Rabu (27/1).
Jumeri mengaku pihaknya mempunyai keyakinan dengan kreativitas bersama, DIY bisa mempertahankan agar tidak terjadi learning loss pada peserta didik. Untuk itu, apabila DIY mempunyai peluang-peluang maka diharapkan segera membuka pembelajaran tatap muka untuk merelaksasi peserta didik, memberikan kesempatan anak didik berinteraksi dengan guru dan sebagainya. Kemendikbud juga telah melakukan intervensi melalui infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat dan budaya, kurikulum penilaian dan asesmen.
"Intervensi kita tersebut tercermin pada kegiatan yang diselenggarakan Kemendikbud yang diikuti daerah di seluruh wilayah Indonesia. Jadi yang kita intervensi adalah ekosistem pendidikan yang sangat tidak menguntungkan bagi peserta didik saat ini," tegasnya.
Lebih lanjut, Jumeri menekankan sentuhan reformasi terbesar dunia pendidikan adalah para guru, termasuk perbaikan metodologi pembelajaran, perbaikan kurikulum dan perbaikan sistem penilaian. Peta reformasi pendidikan yang digelorakan diharapkan bisa tercapai dalam kurun waktu 15 tahun kedepan atau 2035 dengan menggunakan prinsip mencapai 25 persen masa kritis pada semua perubahan kebijakan. " Tahap awal kita menetapkan sekitar 25 persen sekolah menjadi sekolah penggerak kemajuan bagi sekolah disekitarnya. Kedepan, semua sekolah harus menjadi sekolah penggerak dengan mempercepat transformasinya dua tiga langkah," tambahnya. (Ira)
