YOGYA, KRJOGJA.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di sekolah saat Masa Pandemi memang memperbolehkan sekolah yang sudah siap untuk menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka, tahun depan. Namun demikian, keputusan akhirnya diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah, sejauhmana kesiapannya.
Sekda DIY Kadarmanta Basakara Aji mengatakan, untuk DIY, dari hasil evaluasi diputuskan belum akan membuka KBM tatap muka untuk sekolah. Artinya pembelajaran masih harus dilakukan secara daring. Salah satu pertimbangannya, karena penularan Covid-19 di DIY masih tinggi dan belum bisa dikendalikan. Jika dipaksakan, dikhawatirkan muncul banyak klaster sekolah.
"Kita tentu menghitung untung-ruginya. Dari hasil evaluasi, masih miris kalau harus membuka sekolah. Kesehatan anak adalah prioritas utama," kata Baskara Ajisecara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Pembelajaran Tatap Muka, Sudah Siapkah Pemda dan Sekolah?' di Meeting Room The 101 Hotel Yogyakarta, Jumat (27/11/2020). Narasumber lain, Kepala SMKN 2 Yogyakarta Dodot Yuliantoro ST MT dan Ketua Satgas Covid-19, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang DIY Dr Tri Widjaya MKes.
FGD diselenggarakan oleh SKH Kedaulatan Rakyat (KR) bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dipandu host Redaktur Pelaksana KR Primaswolo Sudjono diikuti Pemimpin Redaksi KR Octo Lampito dan jajaran. Siaran ulang FGD bisa dilihat di channel Youtube Kedaulatan Rakyat TV.
Menurut Baskara Aji, karena pembelajaran tatap muka masih belum memungkinkan untuk dimulai, solusinya yakni dengan melakukan penguatan pembelajaran daring, agar lebih berkualitas. Kurikulum baru untuk mendukung KBM daring juga sedang disiapkan.
"Kurikulum baru tersebut diharapkan mampu menghadirkan suasana berinteraksi guru dengan peserta diri atau antarpeserta didik, namun tanpa harus melakukan tatap muka langsung," katanya.
Meski demikian, jika nanti pada saatnya dibuka pembelajaran tatap muka di sekolah, maka terlebih dahulu semua pihak akan duduk bersama, untuk mengkaji risiko dan antisipasinya. Semua masukan dari hasil kajian tersebut menjadi pertimbangan dalam memutuskan pembukaan pelajaran tatap muka.
Tri Widjaya mengakui bahwa penutupan sekolah dapat menimbulkan stress psikolgis pada anak. Namun begitu pembukaan sekolah juga akan menyebabkan pergerakan masif manusia (anak-anak). Tanpa persiapan yang matang, pembukaan sekolah sangat berisiko meningkatkan penularan Covid-19.
Untuk itu, sebelum memutuskan membuka sekolah, Pemerintah Daerah harus bisa menjawab tiga pertanyaan. Pertama, apakah wabah sudah terkendali? Apakah sistem kesehatan akan mampu menangani peningkatan kasus Covid-19 yang mungkin terjadi jika dilakukan pelonggaran protokol kesehatan? Apakah pemantauan kesehatan mampu mendeteksi dan menangani tiap kasus yang muncul, menelusuri semua kontak dan mengidentifikasi peningkatan kasus?
"Ketiga pertanyaan ini harus bisa dijawab. Kalau tidak, sebaiknya jangan memaksakan untuk membuka KBM tatap muka untuk sekolah," katanya.
Dodot Yuliantoro mengatakan, sekolahnya terus melakukan persiapan KBM tatap muka. Antara lain penyiapan sarana penunjang prokes Covid-19, pembentukan Tim Satgas Covid-19 dan kerja sama dengan Faskes terdekat. Selain itu menyiapkan kesiapan pendidik dan tengan kependidikan, surat izin orangtua dan analisa risiko penularan Covid-19. "Kita juga sudah siapkan denah jalur masuk siswa mulai dari parkiran hingga lokasi KBM," katanya.
SMKN 2 Yogyakarta, sejak 23 September 2020 sudah melaksanakan KMB tatap muka khusus pelajaran praktikum dengan dibatasi jumlah peserta didik dalam sekali tatap muka. (Dev)
