YOGYA, KRJOGJA.com - Aksi unjukrasa berujung ricuh di DPRD DIY pada 8 Oktober lalu menjadi perhatian besar karena menjadi yang terparah setelah periode tahun 1998. Berbagai narasi muncul bahkan belakangan terjadi kontra dari masyarakat DIY sendiri yang tidak setuju dengan aksi rusuh seperti delapan hari silam.
Ditya Nanaryo Aji, Kabag Humas Biro Umum Humas dan Protokoler Setda DIY mengatakan pihaknya kini tengah menghadapi berbagai aspirasi warganet yang menyoroti permasalahan Omnibuslaw Cipta Kerja. Sayangnya, kini narasi yang muncul di lini masa sosial media didominasi warga yang pro dan kontra dengan aksi unjukrasa berujung rusuh di DIY.
“Pemda menilai perlu adanya narasi positif di sosial media agar tidak terjadi konflik horizontal antara warga dengan warga. Ini mengapa kami undang teman-teman influencer untuk bersama membahas langkah terbaik untuk DIY,†ungkapnya dalam pertemuan di Kepatihan, Jumat (16/10/2020).
Sementara Susanto, salah satu influencer dari Masyarakat Digital Djogja (Masdjo) menilai saat ini memang narasi terkait Omnibuslaw Cipta Kerja masih terus terjadi. Di DIY, masyarakat mulai menyoroti masalah upah minimum yang dinilai tidak manusiawi karena terlalu kecil.
“Narasi ini bisa diimbangi, tapi kalau Pemda DIY terbuka, UMR atau UMK itu munculnya dari mana, lalu yang mengetok palu besarannya itu sebenarnya siapa apakah DIY sendiri atau dari pusat. Ini yang harusnya disampaikan juga datanya, sehingga kita bisa menyampaikan narasi tapi dengan dasar yang kuat,†ungkapnya dalam sesi tanya jawab.
Influencer yang memang memegang akun-akun sosial media berfollowers besar pun berharap, Pemda DIY bisa lebih terbuka dan detail dalam menyampaikan informasi terkait masalah yang mencuat ke publik. Hal tersebut agar keresahan masyarakat bisa terjawab dan narasi yang ada di sosial media menjadi lebih positif. (Fxh)
