YOGYA, KRJOGJA.com - “Kami berharap Program PKH yang berjalan saat ini bukan merupakan program turun menurun. Jangan sampai Keluarga Penerima Manfaat menurun ke anak cucunya menjadi KPM juga..†harap Angga Ar Rasyid, Tim Teknis Menteri Sosial , saat memberikan arahan kepada Para peserta Diklat FDS Putaran 8 di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteran Sosial Yogyakarta, Selasa (6/10/20).
Menurutnya, program PKH akan disebut tidak efektif dan tidak berhasil jika program ini tidak menaikkan level kehidupan KPM. Ke depan, anak-anak dari Keluarga Penerima Manfaat harus lebih baik kehidupannya, lebih tinggi pendidikannya dari orangtuanya yang saat ini menerima bantuan dari pemerintah.
Angga menjelaskan, ada tiga kemungkinan kesempatan anak-anak KPM yang telah lulus sekolah, kemungkinan lanjut ke perguruan tinggi, kemungkinan berwira usaha dan satu lagi kemungkinan bekerja. Untuk itu, lanjut Angga, Kemensos berusaha memfasilitasi ketiga kemungkinan di atas. Kemensos berusaha menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Kemendikbud dalam hal Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah bagi anak anak KPM. Kemensos juga menjajagi sinergi dengan Kementerian Tenaga Kerja mengenai prioritas Kartu pra kerja bagi anak-anak KPM PKH.
Menurut Angga, Kemensos mempunyai data valid mengenai anak anak KPM yang ingin melanjutkan kuliahnya dan data anak-anak KPM yang membutuhkan pelatihan dan keterampilan dalam program kartu Prakerja. “Sedang bagi KPM yang graduasi mandiri dan membutuhkan bantuan modal ataupun bantuan pelatihan, Kemensos memiliki program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Program Kewirausahan Sosial (ProKus),†jelas Angga.
Selain mendapatkan penguatan dari Tim Teknis Menteri Sosial, para peserta Diklat FDS Pendamping PKH juga mendapatkan arahan dari Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Dr. R. Harry Hikmat. Harry menjelaskan, PKH juga menjadi program yang mengatasi permasalahan-permasalahan Rehabilitasi Sosial di masyarakat. Salah satunya anak jalanan. Menurutnya, melalui program PKH, anak-anak KPM bisa memiliki kesempatan untuk bersekolah.
Ditjen Rehsos, menurut Harry, memiliki ATENSI ( Asistensi rehabilitasi Sosial) , yang menangani 5 kluster rehabilitasi social, yakni Lansia, Napza, Disabilitas, anak terlantar, tuna sosial dan korban perdagangan orang. Melalui ATENSI, lanjut Harry, diharapkan timbul integrasi Jaminan Sosial antara Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Aspek rehabilitasi sosial akan tercover melalui program PKH karena ATENSi menggunakan pendekatan berbasis keluarga.
PKH masuk ke dalam family support atau penguatan keluarga. PKH dapat berperan dalam membendung masalah masalah sosial yang muncul di masyarakat. “Namun bila anak anak keluarga PKH masih banyak yang berada di jalanan dan menjadi korban kekerasan, berarti PKH juga ikut gagal,†tutupnya. (Fie)
