YOGYA, KRJOGJA.com - DIY memastikan memperpanjang masa tanggap darurat kebencanaan Covid-19 hingga 31 Juli mendatang. Keputusan tersebut menimbulkan pro kontra di masyarakat terutama karena alasan Pemda adalah ketidakdisiplinan masyarakat menaati protokol kesehatan dan kebutuhan dana penanganan Covid.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY, RB Dwi Wahyu mengatakan perpanjangan tanggap darurat dengan alasan yang dirasa tidak cukup kuat membuat masyarakat bertanya-tanya kelanjutan kehidupan kedepan. Padahal menurut Dwi, seluruh sektor kehidupan ikut merasakan konsekuensi keputusan perpanjangan tanggap darurat Pemda ini.
“Setelah (31) Juli ini mau ngapain kita, ini harus disampaikan dengan detail. Selama ini kan mendadak-mendadak terus rasanya. Aktivitas sekolah bagaimana, perekonomian bagaimana. SOP belum maksimal tersosialisasi pada masyarakat. Nyatane pit-pitan yo akeh nganti Ngarsa Dalem sampai marah kemarin,†ungkap Dwi ditemui di DPRD DIY, Senin (29/6/2020).
Pemda DIY dikatakan Dwi harus punya konsep yang jelas dalam penanganan Covid terutama mempersiapkan masa normal baru. Penanganan dampak ekonomi pada masyarakat menurut legislator PDI Perjuangan ini tak boleh lagi bertumpu pada bantuan sosial (bansos).
“Pemda harus punya konsep yang jelas. Jangan terfokus pada jadup tapi membangkitkan sektor ekonomi. Penanganan selama ini saya lihat masih parsial belum terintegrasi seluruh OPD. Semua jangan terfokus pada Dinsos. Nyatanya pariwisata bisa kolaborasi dengan Kemenpar. Masing-masing OPD punya perspektif dalam hal menyelesaikan Covid dan itu harus bisa untuk mengurai persoalan yang ada secara terintegrasi,†sambungnya. (Fxh)
