YOGYA, KRJOGJA.com - Perpanjangan masa tanggap darurat penanganan Covid-19 di DIY, akan dimanfaatkan Kota Yogya untuk membiasakan penerapan protokol oleh masyarakat. Di samping itu, rencana tahapan pemulihan ekonomi juga akan tetap digulirkan mulai Juli mendatang.
Menurut Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, pihaknya akan mengecek seluruh layanan umum serta tempat yang banyak dikunjungi masyarakat guna mengecek apakah sudah memiliki protokol Covid-19 atau belum. "Kita juga akan verifikasi. Intinya Juli ini adalah bulan untuk semua harus siap protokol, baik di instansi pemerintah, swasta, pasar dan sebagainya. Jadi harus lebih baik," jelasnya, Jumat (26/6/2020).
Selain itu, gugus tugas di Kota Yogya juga akan melakukan ujicoba atas hasil simulasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini sekaligus menguji evaluasi apakah protokol Covid-19 sudah ditegakkan dengan baik atau belum. Ujicoba akan dilakukan dengan membuka sejumlah destinasi wisata.
Pada tahap ujicoba itu juga masuk dalam fase pemulihan ekonomi dengan konsep 'Jogja untuk Jogja'. Destinasi wisata seperti Taman Pintar, museum dan lainnya diprioritaskan bagi pengunjung dari wilayah DIY terlebih dahulu. "Kita ingin mengkondisikan dan membiasakan masyarakat dengan protokol Covid-19. Masih banyak masukan jika masyarakat belum sepenuhnya tertib. Seperti di Malioboro, meski sudah dibuat jalur searah namun banyak juga yang melawan arus," urai Heroe.
Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga itu pun tidak lantas dijatuhkan sanksi, melainkan hanya akan ditegur secara langsung pada saat itu juga. Melalui pendekatan persuasif tersebut diharapkan lebih mampu menggugah kesadaran warga agar terbiasa dalam menerapkan protokol hingga tidak lagi abai.
Heroe menjelaskan konsep 'Jogja untuk Jogja' menjadi relaksasi masyarakat yang sudah lama hanya beraktivitas di rumah. Secara terbatas dan bertahap, kegiatan ekonomi, sosial maupun peribadatan akan dilonggarkan. Akan tetapi hal ini sangat bergantung dengan kasus Covid-19 di Kota Yogya apakah tetap stagnan atau justru terjadi penambahan. "Jika kasus berkembang, mungkin nanti bisa lain lagi tahapannya," terangnya.
Terkait kebutuhan anggaran untuk pemulihan ekonomi, masih menggunakan kerangka hasil realokasi APBD yang dilakukan sebelumnya. Total anggaran pemulihan ekonomi pun cukup besar yakni mencapai sekitar Rp 100 miliar dari total Rp 174 miliar hasil realokasi. "Yang kita harapkan aktivitas ekonomi mulai menggeliat. Kita tidak berharap warga abai terhadap protokol hingga berdampak pada perkembangan kasus Covid-19. Perpanjangan masa tanggap darurat harus menjadi ajang membiasakan protokol di manapun kita berada," tandasnya.(Dhi)
