YOGYA, KRJOGJA.com - Bantuan-bantuan dari pemerintah, baik bantuan sosial, bantuan sosial tunai (BLT) kepada masyarakat secara langsung harus diawasi. Hal ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Harapan tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI M Afnan Hadikusumo, Kamis (25/6/2020). "Keluhan masyarakat cukup banyak," ujar Afnan yang berasal dari Dapil DIY.
Adapun keluhan yang ditangkap pihaknya diantaranya, meliputi kriteria penerima BLT atau Bansos covid, bagaimana proses pendataannya (apakah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada ataukah didata ulang), apakah pendataan mengacu kepada 14 kriteria kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik, bagaimana dengan keluarga yang tidak memiliki rekening bank jika penyalurannya melalui rekening bank.
Selain itu juga kebingungan kemana mengadu jika terdapat masalah terkait pendataan dan penyaluran BLT atau bansos Covid-19 sering mencuat. Masalah beberapa Kepala Keluarga (KK) yang tinggal dalam satu rumah tetapi belum memiliki KK sendiri juga ditanyakan. Juga keluhan desa bisa melakukan pemotongan besaran BLT dengan maksud agar bisa dibagi rata kepada warga lain yang sudah terdata.
"Nah, temuan-temuan semacam ini kiranya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Dan fungsi sari pengawasan, agar problem di lapangan tidak terulang kembali," ujar Afnan.
Sementara itu, DPR dan pemerintah akan bersinergi dalam pengawasan pemberian bantuan sosial tunai warga terdampak pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani ketika menghadiri penyerah bantuan non-tunai di Desa Jayanti, Kecamatan Cikande, Kabupaten Tangerang, Selasa (23/6/2020). Selain Puan, acara penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) ini juga dihadiri Menko PMK Muhajir Effendi dan Menteri Sosial Juliari P Batubara.
"Dalam rangka pengawasan dari DPR RI atas bantuan sosial non tunai yang di berikan pemerintah selama 3 bulan ini, bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang menerima, apakah penerima itu betul betul merasakan manfaatnya? Di pergunakan untuk apa," ujarnya.
Bansos tunai untuk warga Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang hari ini diberikan kepada 1.178 orang. Bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan langsung tunai (per KK) sebesar Rp 600.000, yang khususnya berada di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten.
Puan menekankan agar bantuan pemerintah itu di berikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membantu bagaimana mereka itu bisa tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi covid seperti ini. "Karena memang ini adalah anggaran untuk mengatasi pemulihan dalam proses pandemi covid sampai nanti bulan Desember. Tiga bulan sudah berjalan, tiga bulan selanjutnya tentu nanti kita evaluasi juga terkait dengan program program bantuan pemerintah ini," tegasnya. (Jon)
