YOGYA, KRJOGJA.com - Implementasi konsep kenormalan baru atau sering disebut 'new normal' di DIY akan dilakukan secara bertahap. Jadi tidak serta merta ada perubahan drastis. Setidaknya, ada lima tahapan yang harus ditempuh oleh daerah yang sedang menuju kenormalan.
Misalnya tahap pertama prakondisi, di mana setiap daerah harus menyampaikan prakondisi penerapan 'new normal' dengan memberikan informasi yang jelas, holistik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tahapan itu harus disertai aksi pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui sosialisasi dan komunikasi publik yang efektif.
"Kenormalan baru di DIY akan dilakukan secara bertahap. Meski begitu seluruh masyarakat harus mulai benar-benar sadar pentingya melaksanakan protokol kesehatan, menerapkan gaya hidup sehat, dan saling berbagi informasi positif kepada orang-orang di sekitarnya. Karena sukses tidaknya rencana implementasi 'new normal' tergantung pada kesadaran masyarakat," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwana X ketika merespon pertanyaan dari nitizen 'dengan tema 'Kesiapan DIY menghadapi New Normal' di Yogyakarta, Minggu (14/6).
Lewat program nitizen bertanya Pemda DIY Menjawab tersebut diharapkan bisa memberikan gambaran tentang apa yang sudah dilakukan oleh tim gugus tugas DIY dalam penanganan Covid-19.
Sultan mengungkapkan, selain prakondisi hal kedua yang perlu diperhatikan sebelum penerapan kenormalan baru adalah 'timing', yaitu menentukan waktu kapan suatu daerah dapat memulai aktivitas sosial dan ekonominya. Tentu dengan memperhatikan data epidemiologi tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kesiapan organisasi dan manajemen di daerah serta memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
Tahap ketiga adalah prioritas, yaitu proses memilih daerah atau sektor yang sudah boleh melakukan kegiatan sosial dan ekonomi secara bertahap. Dalam tahapan ini harus dilakukan simulasi untuk memastikan kegiatan tersebut dapat berkelanjutan. Sedangkan tahap keempat adalah koordinasi pusat dan daerah.
"Tahap ini merupakan proses koordinasi timbal balik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait penerapan new normal. Adapun untuk tahap kelima adalah tahap monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan pemulihan aktivitas sosial ekonomi itu sendiri,"ungkap Sultan. (KR)
