YOGYA, KRJOGJA.com - Fraksi PAN DPRD DIY menilai bantuan sosial (bansos) dari APBD DIY belum menyentuh warga masyarakat terdampak Covid-19. Pemda dinilai main aman dengan melakukan top up bantuan pemerintah pusat dengan data lama yang sudah ada.
Ketua Fraksi PAN DPRD DIY, Atmaji mengatakan sampai saat ini di masyarakat masih terjadi kesimpangsiuran terkait bantuan tersebut. Disebutnya, antara stakeholder desa seperti Ketua RT hingga dukuh dengan masyarakat terdampak yang telah didata terjadi relasi yang tak begitu baik saat ini.
“Kenyataannya di masyarakat memang antara relawan pendata dengan warga yang didata jadi terjadi kesimpangsiuran. Warga terdampak yang sudah didata belum dapat bantuan, akhirnya ya ngarep-arep dan tanya terus ke perangkat desa. Ini situasi yang terjadi di bawah,†ungkap Atmaji pada wartawan Kamis (28/05/2020).
Bansos dari APBD DIY yang dianggarkan senilai Rp 320 miliar menurut Atmaji sesuai kesepakatan awal dengan DPRD seharusnya dimanfaatkan untuk membantu warga terdampak yang tidak masuk data penerima bantuan berbagai program pemerintah pusat. “Harusnya juga tidak untuk top up bantuan senilai Rp 200 ribu yang sudah rutin dari pemerintah. Lha ini dari APBD malah untuk top up Rp 400 ribu biar jadi Rp 600 ribu,†ungkapnya.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD DIY, Arif Setiadi menambahkan saat ini Pemda DIY terkesan mencari aman dengan memberikan top up bansos untuk masyarakat yang telah terdata. Padahal, justru lebih banyak warga terdampak Covid-19 yang tidak masuk dalam data-data pemerintah.
“Pemda terkesan cari enaknya sendiri karena Covid ini membuat orang-orang terdampak baru, banyak sekali. Ini harus menyasar objek baru, orang terdampak baru. Kalau top up terkesan cari aman, datanya sudah ada. Orang-orang yang sudah didata, kan ngarep-arep bantuan tapi tidak ada eksekusi. Fraksi PAN tak keberatan top up tapi ini sekunder, primernya orang-orang yang terdampak,†tegasnya.
Fraksi PAN DPRD DIY berharap agar kedepan bansos yang menggunakan dana APBD DIY benar-benar ditujukan untuk masyarakat terdampak Covid. “Banyak yang di PHK, dirumahkan juga karena Covid. Mereka yang seharusnya disentuh bantuan dengan tepat,†pungkas Arif. (Fxh)
