YOGYA, KRJOGJA.com - Fraksi Golkar DPRD DIY menyampaikan dukungan apabila Pemda DIY harus menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat terus bertambahnya kasus positif. Golkar menilai jika tidak ditangani secara serius dan masyarakat menyadari secara keseluruhan, maka dampak ekonomi yang ditimbulkan Covid-19 kedepan akan semakin besar.
Masih adanya kerumunan, seperti yang terjadi di salah satu gerai baru masakan ala Italia di Kota Yogyakarta Jumat (15/05/2020) kemarin, plus terus bertambahnya kasus positif mengundang keprihatinan. Aturan ketat pun diharapkan bisa dikeluarkan Pemda dengan memperhitungkan berbagai dampak ikutan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DIY, Rani Widayati mengatakan dukungan apabila memang Pemda hendak melaksanakan PSBB di DIY. “Namun apabila benar-benar diperlukan, kami mendukung apapun langkah Pemda DIY untuk menangani pandemi ini,†ungkap Rani, Sabtu (16/05/2020).
Namun begitu, di sisi lain DIY harus benar-benar serius dalam melakukan pendataan penerima bantuan sosial. Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapat penghidupan ketika memang diminta sebisa mungkin berada di rumah.
“Permasalahan data penerima bantuan sosial merupakan masalah klasik yang sudah ada bertahun-tahun sebelum pandemi, yang sebenarnya tidak perlu terjadi bila stakeholder terkait pendataan penduduk miskin (BPS dan kementrian sosial) duduk bersama untuk menentukan kriteria tentang kemiskinan dan melakukan update DTKS,†sambung Rani.
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DIY, Suwardi mengharapkan agar pemda serius menangani masalah data terkait penerima bansos. Pelibatan stakeholder hingga tingkat RT sangat dibutuhkan dalam menjamin bantuan tepat sasaran.
“Terpenting melibatkan stakeholder terkecil di wilayah, yaitu RT/RW secara aktif dan efektif. Sehingga masyarakat yang saat ini membutuhkan bantuan cepat untuk bertahan hidup tidak perlu harus menunggu lama untuk menerima bantuan karena adanya data yang tumpang tindih,†pungkas Suwardi. (Fxh)
