YOGYA, KRJOGJA.com - Penularan lokal Covid-19 DIY semakin masif terbukti adanya klaster-klaster salah satunya jamaah tabligh akbar. Di sisi lain, belum ada perubahan tindakan signifikan untuk pencegahan dibandingkan saat belum terjadi transmisi lokal.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan saat ini langkah dan kebijakan terkait pencegahan masih terlihat biasa saja padahal kondisi sudah jauh berbeda. Menurut Huda, hal ini tak bisa dibiarkan begitu saja tanpa adanya evaluasi dari pengambil kebijakan di DIY.
“Tempat-tempat umum tetap saja ramai dan tidak teratur dalam protab pencegahan. Sebagai contoh beberapa pasar tradisional maupun modern ramai sekali dan minim pelaksanaan protab pencegahan. Banyak warga tidak pakai masker, tidak jaga jarak seolah tidak ada apa apa,†ungkap Huda melalui pernyataan tertulis, Jumat (08/05/2020).
Sikap untuk membuat masyarakat tidak panik menjadi hal penting menurut Huda. Hanya saja, pengambil kebijakan tak boleh kehilangan kewaspadaan yang justru akan membahayakan masyarakat.
“Petugas juga jarang terlihat di tempat-tempat itu, untuk ingatkan warga agar taat protab. Jarak antar penjual dan pembeli juga tidak terjaga, dan sebagainya. Peristiwa terakhir di salah satu pusat perbelanjaan di Sleman ini cukup menjadi pelajaran. Sangat dikhawatirkan hal ini akan menjalar ke tempat lain bila tidak ada pencegahan massif,†sambungnya.
Apabila situasi hanya dibiarkan begitu saja tanpa adanya progres dari pemda DIY, Huda khawatir nantinya keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jadi satu-satunya pilihan yang tentu membawa dampak dalam sisi lain. Pencegahan dan penyadaran sikap secara massal menjadi pilihan yang harus dilakukan pemda saat ini, apalagi melihat tidak mampunya anggaran DIY mengampu kebutuhan masyarakat saat PSBB.
“Jika sudah sangat tidak terkendali penyebaran dan tidak bisa lagi di tracing kita akan sangat terpaksa melakukan PSBB. Meskipun saat ini sebenarnya sudah memenuhi syarat PSBB di DIY, tetapi jalan ini sangat berat resikonya pada warga, terutama dari sisi perekonomian. Berat lagi dari sisi anggaran daerah, karena warga terdampak yang kurang mampu harus dicukupi kebutuhan hidupnya. Tidak ada pilihan lain saat ini harus massif lakukan tindakan pencegahan dengan penyadaran massal pada warga di tempat tempat umum, juga menegakkan protab kesehatan,†tegasnya.
Contohnya, misalkan orang yang tidak bermasker dilarang masuk pasar, dilarang masuk perbelanjaan lalu dibentuknya gugus tugas di pasar-pasar untuk memastikan protab pun dengan gugus di lokal dusun.
“Aparat keamanan perlu dimintai bantuan agar terjun secara massif di tempat umum untuk pencegahan, kalau perlu rekan rekan TNI juga dilibatkan karena butuh banyak personel untuk pencegahan. Anggaran untuk pencegahan dan penerjunan aparat perlu disiapkan cukup, karena ini jauh lebih murah bagi APBD dibandingkan biaya pengobatan, apalagi PSBB. Kami minta gugus tugas segera bertindak cepat dan menyadari saat ini kondisi berbeda dibanding dulu. Tindakan dan pola kerja juga harus berbeda,†pungkasnya. (Fxh)
