YOGYA, KRJOGJA.com - Komisi D DPRD DIY mengusulkan program Kartu Prakerja dihentikan saja. Alasannya, karena program tersebut cenderung tidak efektif dan tidak aksesibel. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi D DPRD DIY Sofyan Setyo Darmawan dalam Rapat Kerja dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Selasa (5/5/2020).
Menurutnya, banyak masyarakat mengaku kesulitan saat ingin mengakses atau mendaftar sebagai penerima Kartu Prakerja. Terutama jika mengaksesnya menggunakan ponsel.
"Katanya pakai HP bisa, nyatanya sulit, harus menggunaan laptop. Lha ini baru mau mencari kerja tapi sudah memiliki laptop. Memang katanya mau ada fasilitas pendampingan dari dinas setempat. Tapi bagi mereka yang tidak familiar dengan dunia digital, tetap tidak akan jalan. Mau yang dipencet apanya?" kata Sofyan.
Apalagi setelah berhasil mendaftar, lanjut Sofyan, nantinya uang akan ditransfer dalam bentuk digital. Otomatis mereka harus menngunduh aplikasi yang bisa akses terhadap uang digital. Dan ini juga belum tentu semuanya paham.
"Ini prakerja macam apa Kok harus sudah 'survive' duluan. Belum berbicara tentang jenis pelatihan. Cara membuat empek-empek Rp 600.000. Padahal di YouTube bisa diakses gratis. Sudah banyak candaan-candaan yang ditampilkan secara formal," jelasnya.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi D DPRD DIY M Yazid. Menurutnya, sosialisasi dari program ini masih kurang. Apalagi tidak semua masyarakat Yogyakarta memiliki atau mampu membeli ponsel yang bagus untuk mengakses program tersebut. "Jangan-jangan masih banyak masyarakat yang belum bekerja, berminat mendaftar tapi belum tersentuh. Karena sosialisasi yang kurang," ungkapnya.
Program Kartu Prakerja ini, menurut Sekretaris Disnakertrans DIY Sriyati memang semula diperuntukkan bagi masyarakat yang belum bekerja. Namun, setelah ada Covid-19 diubah. Sasarannya tidak hanya bagi pencari kerja saja, namun juga yang terdampak seperti di-PHK atau dirumahkan tanpa gaji.
Peran dari Disnakertrans DIY dalam prgram ini juga hanya bisa melakukan pendampingan saja. Berdasarkan koordinasi dengan Disnakertrans kabupaten/kota, tim melakukan pendampingan terhadap 869 orang. Dari Disnakertrans DIY selain melakukan pendampingan secara individual juga klasikal.
"Terkait informasi Kartu Prakerja gelombang 1 dan 2, memang sumber dari medsos Kemenko Perekonomian. Di DIY itu ada 8.482 orang yang bisa mendapatkan program ini. Namun kita tidak tahu apakah mereka pekerja terdampak atau pencari kerja. Karena kita tidak memiliki by name," ujarnya.
Sriyati juga menjelaskan, saat raker pertama ada 86 ribu yang bisa mendapatkan program ini, dianulir oleh Project Management Office (PMO) kalau kuota tersebut adalah angka indikatif. Jika mereka tidak mendaftar secara online, mereka tidak bisa diterima sebagai peserta Kartu Prakerja.(Awh/Bro)
