YOGYA, KRJOGJA.com - Program jaring pengaman sosial dari tingkat pusat hingga daerah akan menyasar hingga 48.000 KK di Kota Yogya. Program tersebut berupa bantuan sosial bagi keluarga sasaran yang masuk dalam data Kementerian Sosial (Kemensos) guna meringankan beban akibat pandemi Covid-19.
Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, baru -baru ini mengungkapkan sekitar 48.000 KK tersebut merupakan 40 persen dari total 138.000 KK yang ada di Kota Yogya. "Bantuan itu baik yang akan diberikan oleh pusat, DIY maupun Kota Yogya. Beberapa bantuan reguler dari Kemensos sudah ada yang didistribusikan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)," urainya.
Selain PKH dan Sembako atau BNNT, ada bantuan sosial tambahan yang juga digulirkan oleh pemerintah. Di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan lansia maupun bantuan non tunai. Hanya, setiap sasaran hanya bisa mendapatkan satu program bantuan. Oleh karena itu, persoalan data menjadi cukup krusial guna menghindari dobel bantuan.
Heroe mengakui, validasi data dari Kemensos maupun data yang dimiliki daerah merupakan paling krusial dan memakan waktu panjang. Akan tetapi, minggu ini diharapkan persoalan data sudah bisa teratasi dan bantuan sosial segera didistribusikan. "Jenis bantuan kemungkinan tidak lagi seperti logistik. Tapi sebagian besar nanti transfer atau non tunai. Pusat sudah bekerja sama dengan BNI yang sekarang tengah menyiapkan kartunya. Bagi yang akan dibantu melalui Pemkot, akan kami kerjasamakan dengan BPD DIY," jelasnya.
Sebelumnya Pemkot sudah memiliki skema distribusi bantuan berupa logistik. Bahkan logistiknya sudah siap dibeli dari Bulog dan tinggal melakukan pengepakan. Selain itu distribusi sudah siap kontrak dengan Kantor Pos. Namun semua skema itu terpaksa dibatalkan akibat ada ketentuan dari pemerintah pusat yang mengalihkan bantuan berupa non tunai.
Periode bantuan yang digulirkan pusat juga bervariasi, mayoritas untuk tiga bulan namun ada yang sampai enam bulan bahkan satu tahun. Periode tiga bulan rencananya untuk April, Mei dan Juni. Nominal bantuan juga bervariasi antara Rp 200.000 hingga Rp 600.000 tiap bulan. "Makanya, selain mencocokkan data dari pusat kami juga harus sinkronisasi atas perlakuan setiap penerima bantuan. Intinya tidak boleh ada yang dobel sehingga datanya harus benar-benar sinkron antara pusat hingga daerah," urainya.
Heroe mengaku, sejauh ini tingkat kelurahan juga fokus pada verifikasi dan validasi data warga calon penerima bantuan. Hasil sementara, tingkat duplikasi terhadap data di Kota Yogya sangat rendah sehingga dinilai siap untuk segera mendistribusikannya.(Dhi)
