YOGYA, KRJOGJA.com - Kinerja pelaksanaan anggaran Satuan Kerja (Satker) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan DIY secara umum apabila diperbandingkan secara year on year (yoy) pada 2020 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Secara umum realisasi anggaran triwulan I Tahun 2020 masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada 2019 dengan selisih sebesar Rp71,358 miliar atau 4,28 persen.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Heru Pudyo Nugroho mengatakan banyaknya kegiatan pemerintahan yang dihentikan/ditunda pelaksanaannya dikarenakan adanya Covid-19 maka terjadi perlambatan kegiatan usaha pada akhir Maret 2020. Hal tersebut dapat berpotensi menurunkan penyerapan anggaran dalam negeri, dan tentunya akan memberi dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan APBN, baik dari sisi penerimaan negara maupun pengeluaran/belanja negara.
“Realisasi pendapatan dan hibah pada triwulan I 2020 sebesar Rp 1.673,9 miliar atau 69,70 persen dari target dalam APBN 2020 sebesar Rp2.401,8 miliar. Realisasi tersebut masih berada di atas realisasi periode yang sama pada 2019 yaitu atau sebesar 98,80 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp1.586,5 miliar," kata Heru menyampaikan Kinerja APBN DIY Triwulan I 2020 di Front Office Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta, Rabu (29/02/2020).
Heru menyampaikan penerimaan perpajakan memiliki kontribusi sebesar 69,50 persen dari total realiasi pendapatan negara dan hibah, sementara kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap pendapatan negara dan hibah 2020 adalah sebesar 30,50 persen. Realisasi Pendapatan Negara yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP masing-masing secara nominal telah mencapai Rp1.163,41 miliar dan Rp510,55 miliar.
"Hal ini menunjukkan dukungan berbagai sumber pendapatan negara dalam upaya memperkuat APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19," tandasnya.
Selanjutnya, Heru menuturkan realisasi Belanja Negara meliputi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Realisasi Belanja Negara sampai dengan Maret 2020 tumbuh sebesar 4,31 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi belanja sebesar Rp 1.7392,66 miliar dari pagu sebesar Rp13.491,87 miliar atau 12,89 persen pada triwulan I 2020. Sementara realisasi belanja mencapai Rp1.667,46 miliar dari pagu sebesar Rp 13.182,10 miliar atau 12,65 persen pada 2019.
"Pola penyerapan belanja pegawai masih cukup normal. Realisasi Belanja Pegawai Satker K/L tumbuh sebesar 6,0 persen sampai dengan 31 Maret 2020 dibandingan 2019. Belanja barang mengalami penurunan sebesar 27,75 persen, utamanya untuk belanja barang perjalanan, operasional lainnya dan honor kegiatan," katanya.
Belanja modal mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 65,20 persen dibandingkan dengn periode yang sama tahun 2019, terutama Maret 2020. Hal ini disebabkan adanya kebijakan untuk melakukan efisiensi dan refocusing anggaran yang kegiatannya dipergunakan atau dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.
"Realisasi belanja bantuan sosial tumbuh sebesar 24,41 persen (yoy) jika dibandingkan tahun sebelumnya sebagai upaya Pemerintah untuk melaksanakan program-program jaring pengaman sosial (JPS)," imbuh Heru. (Ira)
