YOGYA, KRJOGJA.com - Gubernur se-Jawa mempertanyakan keputusan pusat dan DKI Jakarta tentang dilarang atau tidaknya mudik bagi masyarakat. Pasalnya hal tersebut membawa konsekuensi bagi daerah yang sangat mungkin terpapar menjadi zona merah jika pemudik kembali ke daerah asal.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengatakan pembicaraan antara daerah, pusat dan DKI Jakarta masih belum menemui titik temu. Permasalahanannya menurut Sultan hanya satu, apakah diperbolehkan atau tidak para pemudik untuk kembali dari DKI dan sekitarnya menuju daerah-daerah lain khususnya di Pulau Jawa.
“Sebetulnya ndak ada keputusan karena nanti kita hanya mengusulkan harapan seperti apa, hanya satu materinya itu mudik itu dilarang atau tidak, itu aja. Kelihatannya tadi, kita sepakat bagaimana DKI kalau pemudik tidak boleh pulang, diclose orang dari luar tak boleh masuk ke DKI dan sekitarnya. Berarti apa akan ada warga masyarakat yang mungkin kena PHK atau perlu dibantu untuk hidupnya,†ungkap Sultan ditemui usai rapat terbatas daring di Kompleks Kepatihan, Selasa (31/3/2020) petang.
Apabila memang ada keputusan ditutup, dalam arti tak boleh ada yang keluar atau masuk dari DKI dan sekitarnya, maka ada konsekuensi yang harus dilakukan pemerintah DKI maupun pusat pada 3,7 juta pendatang yang ada. Pasalnya, akan sulit menahan mereka untuk mudik bila di ibukota tak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Jadi DKI harus menanggung 3,7 juta orang kalau itu dilakukan. Ini bagaimana masalah ini, terus kepastian agar tidak kembali ke daerah itu diberikan berapa, kalau kecil ya pasti berpikir lebih baik dia pulang. Karena tidak boleh dan tidak ada orang jualan (di Jakarta), kan tidak berpengasilan, tidak bisa makan,†lanjut Sultan.
Sultan khawatir apabila tak direncanakan secara matang, nantinya penyebaran Covid-19 di Indonesia tak akan berhenti, namun justru berpindah dan semakin masif. “ Kalau tidak begitu tidak akan bisa mengurangi kemungkinan mereka yang mudik. DKI bisa lebih baik, tapi (zona) merah di daerah akan semakin tinggi,†imbuhnya.
Pun apabila tetap diijinkan, Sultan juga meminta adanya rute jelas bagi para pemudik yang hendak mengarah ke timur dari kawasan DKI dan sekitarnya. Jangan sampai justru mereka nantinya pemudik mencuri-curi keluar kota, lalu mampir dari satu kota ke kota lain yang tentu akan membawa kemungkinan dampak negatif.
“Kalau Jakarta dan sekitarnya itu dinyatakan sebagai wilayah kemungkinan nanti ditutup, ya kami beeharap pemerintah pusat menentukan wilayah mana saja itu yang harus ditutup. Bagaimana mereka harus ada keputusan mengendalikan transportasi umum dan mobil pribadi. Meski tutup, mencuri-curi pakai mobil pribadi kan bisa. Tapi kalau pengertian tidak ditutup kalau ada jaminan penghidupan di Jakarta untuk hidup kan bisa.
Kalau Jawa Tengah ke timur pun rutenya harus ditentukan misal dari Bekasi lewat tol langsung keluar Brebes. Tidak ke Bandung dulu lalu ke jalur selatan atau malah nginep di mana. Ini tidak memutus rantai virus, maka itu rute harus ditentukan,†pungkas Sultan.
Saat ini menurut Sultan keputusan tersebut harus segera ditentukan karena pemudik terus berdatangan dari hari ke hari. Prioritasnya, paling penting memotong virus lantaran mayoritas kasus positif DIY berasal dari pendatang atau orang yang memiliki riwayat perjalanan keluar daerah.
“Kita penting amankan dulu memotong virus karena mayoritas dari pendatang bisa kita atasi. Kalau tanpa kepastian pemudik itu boleh atau tidak, tak pernah selesai, kita tak pernah tahu kapan pemudik akan selesai. Jangka waktu pemudik sampai Lebaran itu kan masih jauh. Jadi Kita ingin tahu peak ke Jogja itu kapan, beg, gitu pasti turun. Ini, fakta naiknya itu pemudik semua. Ini akan naik sekarang berhenti besok atau lusa, kita kan tak bisa memprediksi,†pungkas Sultan. (Fxh)
