YOGYA, KRJOGJA.com - Sebagai kota tujuan wisata, penurunan jumlah wisatawan akibat dampak mewabahnya virus korona dipastikan memukul sektor industri. Potensi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) pun perlu diperhitungkan karena berkaitan erat dengan program kegiatan anggaran.
Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menghitung dampak ekonomi akibat kondisi saat ini. "Nanti ada sesuatu yang harus kita lakukan bersama. Yang jelas, yang akan kita hadapi pada tahun ini tidak mudah. Satu, pertumbuhan ekonomi tidak akan naik, dan dua produktivitas masyarakat tidak akan maksimal seperti sebelumnya," urainya, Minggu (29/3/2020).
Dari sektor PAD, diakuinya tidak akan sesuai dengan target atau mengalami penurunan. Hal ini karena sektor pajak yang terdampak langsung ialah yang selama ini menjadi penyumbang terbesar seperti pajak hotel dan restoran. Namun perkiraan atau prosentase penurunan PAD masih belum dapat dipastikan.
Heroe mengaku, pihaknya sudah merencanakan sejumlah langkah guna mengantisipasi penurunan PAD. Terutama dengan melakukan efisiensi kegiatan baik berupa penundaan atau pengurangan volume agar keuangan pemerintah tidak mengalami masalah. "Sebenarnya sudah ada beberapa kegiatan yang dialihkan untuk difokuskan pada penanganan Covid-19. Tapi ada juga yang perlu kita jadwalkan ulang," tandasnya.
Kendati demikian, Heroe memastikan desain ulang kegiatan yang akan dilakukannya tidak akan sembarangan. Kegiatan yang mampu membangkitkan ekonomi maupun mendorong produktivitas masyarakat akan tetap dipertahankan.
Sehingga kegiatan yang terdampak efisiensi diupayakan tidak menurunkan semangat warga dalam berkarya. "Banyak keluhan dari warga, kondisi seperti ini akan berlangsung sampai berapa lama. Kita tidak bisa memastikan, namun saat ini mari kita terima dan pada saatnya harus siap bangkit," tegasnya.
Sementara Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogya Rifki Listianto, berharap efisiensi kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemkot harus cermat dan tepat. Prioritas utama saat ini ialah pola penanganan penyebaran Covid-19. Selain itu, kegiatan setelah wabah selesai juga harus direncanakan sejak sekarang. "Kegiatan yang kurang mendukung penanganan Covid-19, itu harus diefisiensi. Digeser dulu atau bahkan tidak dilaksanakan. Tapi untuk kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi warga, perlu dipertimbangkan," katanya.
Terkait potensi penurunan PAD, menurut Rifki, kalangan dewan terutama Komisi B akan melakukan perhitungan setelah satu bulan masa tanggap darurat penanganan Covid-19. Sektor yang akan terdampak pun tidak sebatas pajak hotel dan restoran melainkan seluruh pajak dan retribusi daerah.(Dhi)
