YOGYA, KRJOGJA.com - Keberadaan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) DIY harus mampu menjadi garda terdepan penyelesaian masalah anggota. Untuk itu AKLI DIY diharapkan bisa mengajak AKLI provinsi lain untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah.
"Saya sih berharapnya AKLI DIY bisa jadi provokator bagi AKLI provinsi lain. Dengan begitu persoalan yang selama ini ada bisa terselesaikan. Yang penting, saat memberi rekomendasi, harus punya dasar dan masukan solusi,"kata Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam X saat menerima pengurus AKLI DIY di Gedhong Pare Anom Kompleks Kepatihan, Rabu (5/2/2020).
Menurut Wagub DIY, persoalan yang dihadapi AKLI DIY dipastikan tidak akan jauh berbeda dengan persoalan di provinsi lain. Dan tidak mungkin jika AKLI DIY berjalan sendiri, perlu secara bersama merumuskan rekomendasi bagi pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua AKLI DIY, Cahyo Bharoto mengungkapkan, pada 13 Februari 2020 nanti, AKLI DIY akan menggelar musda. Gelaran musda ini rencananya akan dihadiri oleh 150 peserta yang merepresentasikan 58 perusahaan kontraktor listrik dan mekanikal di DIY.
"Kami berharap hasil musda ini nanti juga bisa memberikan kontribusi bagi Pemda DIY,†imbuhnya.
Ditambahkan Pengurus AKLI DIY, Aji Karnanto, anggota AKLI DIY saat ini tengah menghadapi beberapa persoalan, utamanya terkait regulasi. Persoalan regulasi ini menurut Aji terkait diberlakukannya dua regulasi yang harus diikuti para anggota AKLI, tapi keduanya saling membatasi.
"Jadi kami diwajibkan mengikuti dua regulasi, yakni regulasi dari Kementerian PUPR dan Kementerian ESDM. Seringkali, dua regulasi ini justru menghambar kerja kami. Kesulitan yang biasanya dihadapi perusahaan kontraktor listrik justru bukan dalam hal daya saing, tapi lebih pada pengembangan perusahaan,"jelasnya. (Ria)
