KULONPROGO, KRJOGJA.com - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengadakan konsultasi publik bersama Panewu dan Lurah yang wilayahnya terdampak proyek pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo, di Ruang Rapat Sermo, Pemkab Kulonprogo, Senin (3/2). Acara ini dihadiri Sekda Kulonprogo RM Astungkoro.
Astungkoro berharap melalui konsultasi publik ini, para kepala daerah yang wilayahnya terdampak pembangunan jalan tol dapat memberikan masukan-masukan kepada Tim Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). “Ini kesempatan yang kita tunggu-tunggu, harapannya melalui acara ini kepala daerah dapat memberikan masukan kepada tim yang nantinya akan digunakan
dalam penyusunan AMDAL,†kata Astungkoro.
Astungkoro juga mengingatkan agar kepala daerah terdampak dapat menyampaikan kepada warganya terkait pembangunan jalan tol ini.
Plt Dirut PT Adikarya, Pristie mengatakan, konsultasi publik ini dilaksanakan untuk menampung aspirasi publik serta memberi penjelasan kepada kepala daerah terkait daerah yang akan terkena dampak pembangunan Tol Yogya-Solo.
Pristie menjelaskan, tujuan lain dari konsultasi publik sebagai upaya transparansi publik serta memenuhi peraturan perundangan di bidang AMDAL. Diungkapkan, ada enam Kapanewon yang akan terdampak pembangunan Jalan Tol YogyaSolo yakni Sentolo, Nanggulan, Wates, Kokap, Temon dan satu Kecamatan di Kabupaten Bantul yakni Sedayu.
Jalan Tol Yogya-Solo yang berakhir di Kapanewon Temon akan memiliki tiga pintu keluar (exit tol) yaitu di Kapanewon Sentolo, Wates, dan Temon. Sedangkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY menargetkan konsultasi publik pembangunan Jalan Tol Yogya-Solo bisa dilakukan pada pertengahan Februari 2020. Rencananya konsultasi publik akan menyasar desa-desa yang sudah diberi sosialisasi. Untuk itu saat ini Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY didukung stakeholders terkait sedang mempercepat sosialisasi yang sudah memasuki tahap akhir. (Rul/Ria)
