YOGYA, KRJOGJA.com - Pendidikan agama tidak sepenuhnya berpengaruh secara linier dengan perilaku korupsi. Bahkan Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak cukup membendung tindak korupsi. Untuk itu, sejak awal memang harus ditanamkan kesalehan individual, kesalehan sosial dan kesalehan konstitusional dengan segala bentuk keteladanan.
Demikian ditegaskan Dr Suyadi MPdI, Instruktur Pendidikan Antikorupsi dalam Workshop 'Penyusunan Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran Keagamaan Islam di Jenjang Madrasah Tsanawiyah DIY' di Aula Gedung Pempinan Wilayah Muhammadiyah (PWM), Jalan Gedongkuning, Rejowinangun Yogya, Sabtu (23/03/2019).
Workshop dibuka Drs H Edhi Gunawan MPdI (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY). Menurut Suyadi, melakukan tindak korupsi pasti diawali dari niat individu/personal juga bisa karena dorongan lingkungan atau komunal.
"Filter pertama ada diri sendiri secara individu. Kalau punya kesalehan individu juga kesalehan sosial tindak korupsi tidak akan pernah terjadi," ujar Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam (MPAI) Universitas Ahmad Dahlan (UAD).
Keselehan individu, kesalehan sosial didasari pada integritas pribadi yang jujur, dapat dipercaya. Demikian juga keselehan konstitusional juga menjadi filter, taat pada hukum.
"Melakukan tindak korupsi pasti memiliki konsekuensi secara hukum. Keselehan individu, sosial dan konstitusional menjadi tameng untuk selalu berperilaku saleh, baik sebagai warganegara," tandasnya.
Sebelumnya Edhi Gunawan mengatakan, Kemenag DIY memiliko 3 komitmen. Pertama, moderasu beragama. Kedua, kebersamaan umat beragama. Ketiga, integrasi data. "Ketiga hal itu sangat penting sebagai prioritas. Apalagi 2019 sebagai tahun politik, adanya pileg dan pilpres menjaga harmoni dan kebersamaan menjadi dambaan. Tahun politik masyarakat jangan sampai terbelah, terpecah-belah," ujarnya.
