Anggota Dewan di DIY Sering 'Bolos', JCW Surati Badan Kehormatan

YOGYA, KRJOGJA.com - Jogja Corruption Watch (JCW) menemukan laporan adanya banyak anggota dewan di kabupaten/kota maupun provinsi yang membolos baru-baru ini. JCW menduga, para anggota dewan yang sebenarnya masih harus aktif bekerja untuk rakyat sibuk melakukan kampanye. 

Koordinator Pengurus Harian (KPH) JCW Baharuddin Kamba mengungkap dari laporan yang didapatkan rapat-rapat paripurna hanya dihadiri tak lebih dari 60 persen anggota. Misalnya di DPRD Bantul hanya 19 anggota dewan yang menghadiri sidang paripurna, sementara di DPRD Gunungkidul tercatat hanya 27 anggota dewan hadir dari total 45 anggota dewan. 

“Seringnya anggota dewan yang katanya disebut sebagai wakil rakyat itu baik ditingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, yang tidak menghadiri rapat tanpa ijin alias membolos saat sidang Rapat Paripurna bukan lagi kita sebut sebagai penyakit bahaya laten lima tahunan mejelang Pemilu Legislatif (Pileg). Tetapi tindakan anggota dewan yang rajin membolos itu sudah merupakan penyakit kronis, yang perlu segera ada obat untuk penanganannya. Anggota dewan yang sering membolos, misalnya, saat rapat sidang paripurna seakan tidak memiliki rasa malu terhadap para konstituennya,” ungkap Baharuddin dalam rilis tertulis Selasa (12/3/2019). 

JCW menurut Baharuddin juga menyoroti keberadaan Badan Kehormatan (BK) Dewan yang tidak begitu memiliki taring untuk memberikan sanksi terhadap para anggota dewan yang rajin membolos saat rapat. “Istilahnya sesama jeruk dilarang makan jeruk. Sesama teman tidak boleh sering serang teman. Sehingga tidak nampak kegarangannya,” sambungnya. 

JCW pun bersiap menyurati BK di masing-masing DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk nantinya membuka siapa-siapa saja anggota dewan yang kerap membolos. Pasalnya selama ini BK dirasa tidak berani mengumumkan nama-nama para anggota dewan yang kerap membolos. 

“Bisa jadi karena anggota dewan yang rajin membolos itu marah jika namanya diumumkan ke publik melalui media massa. BK tidak berani menghukum para anggota dewan yang sering membolos karena mereka juga  bagian dari temannya apalagi dari satu partai yang sama. Ini sangat sulit untuk memberikan sanksi kepada para anggota dewan yang rajin membolos karena ada rasa sungkan dan kerap dihantui rasa 'ewuh pakewuh'. JCW akan segera menyurati BK di masing-masing DPRD untuk mendesak dibukanya nama-nama anggota dewan yang rajin membolos ini,” tegasnya. (Fxh)