Anggota DPR RI Usulkan Penundaan Biometrik Visa Haji-Umrah

YOGYA, KRJOGJA.com - Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pemeriksaan biometrik visa bagi calon jamaah haji dan umrah. Namun begitu tampaknya rencana tersebut urung terlaksana lantaran belum siapnya infrastruktur dan sistem dari Kedutaan Besar Arab Saudi. 

Sukamta, anggota Komisi I DPR RI, dalam rilis pada wartawan Senin (21/1/2019) mengatakan setelah melakukan rapat dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Dirjen Imigrasi dan BKPM hari ini, pihaknya menilai belum ada kesiapan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. DPR menurut Sukamta memahami dan menghargai niat baik Kedubes Arab Saudi, yaitu agar ada digitalisasi data sekaligus mempermudah calon jamaah haji dan umrah. 

“Namun karena kondisi yang belum siap dan memadai, kami mendorong pemerintah RI agar meminta dan mendesak Kedubes Saudi Arabia untuk menunda pelaksanaannya sampai semuanya siap. Kami khawatir alih-alih mempermudah malah nanti berpotensi cenderung bisa berpotensi mempersulit calon pemohon visa karena harus datang sendiri ke tempat-tempat pengambilan data yang lokasinya jauh dan jumlahnya masih sedikit,” ungkap Sukamta. 

Selain itu, Sukamta juga menyoroti kepastian jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi calon jamaah haji yang melewati pemeriksaan biometrik tersebut. Komisi I menurut dia khawatir adanya kasus kebocoran data seperti yang terjadi pada pengguna Facebook beberapa waktu lalu. 

“Di antaranya kita bisa memastikan agar pihak Kedubes Arab Saudi memiliki perjanjian yang mengikat dengan pihak ketiga yang mengelola data tersebut. Kita ingat kasus kebocoran data pengguna Facebook beberapa waktu lalu karena tindakan pihak ketiga. Kita harus belajar dari kasus tersebut agar jangan sampai terulang kembali. Semuanya ini kita lakukan demi mempermudah dan melindungi hak calon jemaah haji dan umrah, khususnya terkait perlindungan data pribadi,” tegas wakil rakyat dari Dapil DIY ini. (Fxh)