YOGYA, KRJOGJA.com - Puluhan kader Partai Perindo DIY dari organisasi sayap seperti Pemuda Perindo, Baja hingga Resque Perindo Jumat (27/4/2018) siang mendatangi kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perindo DIY di Jalan Ipda Tut Harsono Yogyakarta. Massa dari organisasi sayap tersebut meminta penjelasan terkait putusnya jalur komunikasi dari atas ke bawah serta transparansi dana dari pusat yang tak sampai di tingkat bawah.
RM Lanang Hadiwijoyo, Ketua Pemuda Perindo DIY mengungkap selama ini di tingkat bawah, kader telah berusaha maksimal untuk mengembangkan partai. Namun, meski sudah melaksanakan ketugasan termasuk meloloskan verifikasi faktual partai peserta pemilu 2019 di DIY namun tetap tidak ada timbal balik dari DPW maupun pusat.
“Kami di bawah sudah bekerja maksimal termasuk untuk meloloskan verifikasi (peserta pemilu 2019) kemarin namun pengurus DPW Perindo DIY tidak ada komunikasinya ke bawah. Kami jadi bertanya-tanya, apalagi ada dugaan tidak ada transparansi masalah dana dan selama ini kegiatan hanya disokong organisasi sayap. Kami ingin sampaikan di DIY ada masalah besar dan harusnya pusat turun langsung melihat, menyelesaikan,†tegasnya.
Dugaan penyelewengan dana juga diungkap Suwito, Ketua DPD Partai Perindo Kulonprogo yang juga turut dala aksi geruduk Kantor DPW siang tadi. Menurut dia, saat verifikasi faktual sebenarnya pusat menjanjikan dana Rp 20 juta untuk operasional namun hingga saat ini dana tersebut tak jelas juntrungannya.
“Sekjen (Perindo) saat itu bilang ada dana Rp 20 juta untuk verifikasi tapi sampai sekarang kami di Kulonprogo tidak menerima. Ini ke mana danannya, ada indikasi korupsi di sini menurut kami dan harapannya pusat mau turun ke DIY, mengurai masalahnya,†keluhnya.
Di sisi lain, ketidakjelasan kinerja DPW Perindo DIY juga dipertanyakan dengan masih kurangnya slot calon legilslatif (caleg) di beberapa kabupaten kota DIY seperti Sleman, Kulonprogo dan Bantul. “Menurut kami ini bukti ketidakjelasan program di DPW, banyak caleg yang mundur dan bahkan jelang penutupan 5 Mei 2018 masih kurang banyak misalnya di Sleman kurang 20, Bantul kurang 30 dan Kulonprogo kurang 29. Kami berharap pusat turun dan mengurai masalah ini,†sambung RM Lanang. (Fxh)
