YOGYA, KRJOGJA.com - Ide Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengenakan pakaian adat saat sidang tahunan MPR RI dan upacara bendera peringatan HUT ke-72 RI menuai tanggapan positif rakyat Indonesia. Hal tersebut menunjukkan semangat kebhinnekaan masih ada sehingga bisa dijadikan momentum bagi seluruh bangsa untuk kembali menggaungkan semangat persatuan dan kesatuan, setelah akhir-akhir ini banyak bermasalah perihal keberagaman, intoleransi dan sebagainya.
â€Fenomena ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia menginginkan bangsa ini tetap bersatu meski berbeda-beda suku, budaya, ras dan agama,†terang Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Prof Dr Sutrisna Wibawa.
Menurut Sutrisna, contoh yang telah diberikan Presiden dan Wapres ini harus diteruskan dan dikembangkan di seluruh daerah. Sebisa mungkin acara-acara seremonial instansi/lembaga diwarnai dengan suasana keberagaman ditunjukkan dari pakaian adat yang dikenakan.
Sutrisna juga sangat setuju, jika saat acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Oktober nanti juga mengenakan busana adat, baik Gubernur dan Wagub yang dilantik maupun para hadirin. â€Kalau hal itu bisa terealisasikan akan sangat bagus. Budaya memakai busana adat daerah perlu terus dikembangkan,†katanya.
Sutrisna mengatakan, sebagai Indonesia mini, warga DIY sangat beragam, terutama mahasiswa dari berbagai daerah yang datang untuk studi. Semangat kebhinnekaan ini akan menjadi contoh daerah-daerah lain. â€Berpredikat sebagai City of Tolerance, DIY menjadi barometer kehidupan bertoleran nasional,†imbuhnya.
Mengenai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, Wakil Ketua DPRD DIY, Arif Noor Hartanto menjelaskan, terbuka kemungkinan penggunaan baju adat, untuk menunjukkan keistimewaan DIY. Khusus bagi yang dilantik dalam hal ini kepala daerah dan wakilnya telah mempunyai standar-standar atau pakem tertentu perihal pakaian yang digunakan. (Dev/Ira)
