YOGYA, KRJOGJA.com - Sebagai salah satu bagian dari kawasan vital di Kota Yogyakarta, Malioboro membutuhkan sentuhan tersendiri dalam pengelolaannya. Selama ini kawasan Malioboro dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui UPT. Merurut Penjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY, Ir R Hananto Hadi Purnomo MSi, idealnya setiap kawasan keistimewaan di DIY harus ada yang mengelolanya apakah dikelola suatu organisasi atau mandiri akan dianalisis tersendiri nantinya.
"Apakah nantinya pengelolaannya akan dikembangkan atau seperti apa tentu akan ditelaah atau dianalisis dari Biro Organisasi Setda DIY, termasuk bentuk kelembagaannya baik Sekber atau apa nantinya. Yang jelas di dalam Perdais, kami diamanatkan setiap kawasan Keistimewaan harus ada pengelolanya, sehingga ketika dibangun ada kelanjutannya," katanya.
Menurut Hananto, jika tidak ada pengelolanya maka siapa yang akan memelihara nantinya karena institusi tersebut termasuk akan mempromosikan kawasan keistimewaan tersebut nantinya. "Kita memang perlu penguatan peran kelembagaan dalam menangani kawasan keistimewaan, satu diantaranya kawasan Malioboro sehingga apa yang sudah kita bangun itu bisa terjaga. Banyaknya keluhan masyarakat yang menilai Malioboro kumuh kembali tentunya itu adalah harapan yang harus kita sikapi bersama. Malioboro itu milik masyarakat DIY dan harus menjaga betul Malioboro sebagai terasnya DIY, " ungkapnya.
Penanganan Kawasan Malioboro sendiri rencananya ditargetkan sampai 2019 secara bertahap mulai dari penataan semi pedestrian, penanganan jaringan infrastruktur, sanitasi, perbaikan fasad dan sebagainya. Penanganan Malioboro ini tidak hanya sekadar memperbaiki atasnya tetapi juga di bawahnya. (Ira/Ria)
