YOGYA, KRJOGJA.com - Adanya dualisme di tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akibat pelantikan kepemimpinan baru yang dinilai cacat hukum membuat kinerja legislator tak bisa maksimal. Begitulah yang dirasakan anggota DPD RI Dapil Yogyakarta Cholid Mahmud.
Kepada wartawan Senin (10/4/2017) Cholid mengaku tak akan datang menghadiri rapat DPD sebelum selesainya dualisme di tubuh lembaga tersebut. Menurut Cholid, ia bahkan siap menyampaikan surat pernyataan resmi terkait sikap tersebut ke sekretariat DPD RI.
"Saya pribadi mengatakan, saya tidak akan pernah datang ke rapat-rapat selama masih ada dualisme. Saya akan buat pernyataan resmi yang isinya selama dualisme kepempinan ini tidak selesai, saya tidak akan pernah menghadiri rapat-rapat di DPD hal ini bagian dari sikap politik saya," terangnya.
Legislator DIY tersebut merasa kebingungan karena banyaknya agenda rapat paripurna dengan pimpinan yang tak jelas. "Misalnya hari ini ada rapat paripurna, ini paripurna yang pimpinannnya mana, lalu besoknya lagi ada paripurna soal laporan reses anggota dari pimpinan yang mana lagi, kan tak kondusif," imbuhnya.
Dengan adanya dualisme kepemimpinan DPD, maka ketugasan pun menjadi tak jelas lantaran persetujuan surat-surat keluar harus melalui pimpian. "Misalnya kirim surat ke DPR, ada surat yang dikirim tapi yang ditandatangani beda kan jadi gimana, artinya ini sudah komplikasi," tegasnya.
Cholid pun berharap segera ada solusi terkait ketidakjelasan tampuk kepemimpinan DPD RI yang bertentangan dengan Yudisial Review Mahkamah Agung di mana menimbulkan ketidakjelasan kinerja legislator. (Fxh)
