YOGYA, KRJOGJA.com - Puluhan massa dari Paguyuban Angklung Yogyakarta menggelar aksi unjukrasa di halaman DPRD DIY, Senin (10/04/2017) siang. Mereka menuntut Satuan Pamong Praja DIY untuk mencabut surat peringatan satu dan dua pelarangan operasi angklung di wilayah DIY sekaligus menolak stigma seniman jalanan sebagai gelandangan pengemis (gepeng).
Sugiharto pendamping paguyuban dari LKBH Pandawa mengatakan pihaknya membawa tiga tuntutan ke DPRD DIY dalam aksi unjukrasa kali ini. Menurut dia, para pemain angklung jalanan merupakan pekerja seni dan bukan masuk kategori gelandangan pengemis.
"Kami bawa tiga tuntutan di sini yakni meminta Gubernur DIY dan Satpol PP untuk mencabut surat peringatan satu dan dua terkait pelarangan iperasi angklung di DIY. Kami juga menolak stigma bahwa angklung jalanan masuk kategori gelandangan pengemis, kami juga minta perlindungan hukum," serunya.
Sementara Wakil Ketua DPRD DIY, Dharma Setiawan yang menemui paguyuban angklung mengatakan permasalahan yang terjadi saat ini adalah kurangnya ruang publik untuk masyarakat menikmati seni budaya Yogyakarta. Ia menilai pelaku seni angklung jalanan bukan merupakan gelandangan pengemis yang harus mendapatkan ruang tersendiri.
"Menurut saya, angklung ini hanya soal pengaturan saja, jelas-jelas bukan gelandangan dan pengemis. Dalam waktu dekat kami akan mengundang pihak terkait termasuk Pol PP, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata karena mereka juga merasakan keberadaan angklung jalanan yang menjadi salah satu destinasi wisata," ungkapnya.
Dalam unjukrasa sendiri, Paguyuban Angklung Yogyakarta juga menggelar pertunjukkan di sepanjang Jalan Malioboro dari Abu Bakar Ali hingga DPRD DIY. Mereka ingin menunjukkan karya seni yang belakangan menjadi daya tarik masyarakat karena mudah diterima telinga. (Fxh)
