YOGYA (KRjogja.com) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah. Sehingga, DPRD harus terlibat dalam setiap pengambilan keputusan terkait politik pembangunan bersama pemerintah daerah.
"DPRD harus terlibat aktif dalam menyusun program bersama pemerintah daerah demi percepatan kesejahteraan rakyat," terang Tjahjo saat memberikan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan bertema 'Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Konteks Implementasi Nawacita dan Mewujudkan Trisakti Bung Karno' di Hotel Tara, Jalan Magelang Yogyakarta, Jumat (28/10). Bimtek dihadiri seluruh anggota DPRD Fraksi PDIP di DIY.
Ada tiga fungsi (Trifungsi) utama DPRD yakni, membuat Peraturan Daerah (Perda), menyusun anggaran dan melakukan pengawasan. Menurut Tjahjo, pembentukan Perda harus memiliki substansi yang tepat yakni pro kepada rakyat, sejalan dengan program pembangunan pemerintah pusat (Nawa Cita) dan melalui jalur prosedural yang tepat. Kemudian soal penyusunan anggaran harus berbasis pada upaya untuk menstimulus ekonomi kerakyatan dan kemandirian daerah. Sedangkan pengawasan dimaknai sebagai upaya koreksi dan kritisi dalam konteks check and balance. "DPRD harus mendorong percepatan pembangunan di daerah," ujarnya.
Tjahjo juga mengingatkan area rawan korupsi dalam pengelolaan keuangan. Yakni di area penyusunan anggaran, area pajak dan retribusi daerah (peneriman daerah), area pengadaan barang dan jasa, belanja hibah dan bansos serta belanja perjalanan dinas. Selain itu, saat menyusun anggaran, DPRD harus memperhatikan bahwa DIY adalah daerah rawan bencana, gempa, tanah longsor atau erupsi Merapi. "DPRD dan Pemda harus menyediakan pos-pos anggaran tersebut," kata Tjahjo. (Dev)
