YOGYA (KRjogja.com) - Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), semua pihak diharapkan mampu naik kelas menjadi negarawan. Bukan tanpa sebab, jika nantinya mereka memimpin harus atas nama rakyat dan bangsa. Bukan karena golongan, kepentingan, kroni atau pemilik modal.
"Taati aturan yang sudah ditetapkan. Jika kalah bisa menempuh jalur hukum. Jangan justru berbuat anarkis. Seperti membakar kantor KPU," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai membuka Muhammadiyah Expo dalam rangka milad 101 Suara Muhammadiyah di Yogyakarta, Senin (24/10/16).
Menurut Haedar, jangan sampai ada politik transaksional dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pilkada harus bisa berjalan damai, tanpa kekerasan dan tanpa saling mempengaruhi siapapun. Bagi yang menang harus bekerja atas nama rakyat. Jika kalah jangan sampai ada tindakan anarkis.
"Masyarakat saya yakin sudah semakin dewasa. Jangan mudah terpengaruh. Apalagi jika dikaitkan dengan hal-hal yang berbau SARA," katanya.
Di kesempatan yang sama, Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Ma'arif juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, politisi yang bertaruh dalam Pilkada harus naik kelas menjadi seorang negarawan. Kalah
"Baik yang majunya dari jalur partai maupun independen, harus naik kelas. Dari politisi menjadi negarawan. Kalah menang tidak masalah. Jangan bawa-bawa nama SARA. Masyarakat saya kira juga sudah dewasa dan tahu calon mana yang baik bagi mereka," tegasnya. (Awh)
